JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Komisi E sekaligus inisiator hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Fahmi Zulfikar Hasibuan, menganggap pelaksanaan hak angket justru akan mengakhiri polemik yang terjadi selama ini. Sebab, kata dia, dalam hak angketlah nantinya akan dapat terkuak siapa yang sebenarnya mengajukan "dana siluman" seperti yang disampaikan oleh Ahok.

"Tidak perlu takut dengan hak angket karena ini akan membuat semua jadi terang benderang. Selama ini kan Pak Ahok menuding DPRD yang macam-macam. Ini akan membuat semua jadi terang benderang. Kalau memang bersih, tidak perlu takut," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (27/2/2015).

Menanggapi data-data yang dikeluarkan oleh Ahok, Fahmi menganggapnya bukan sebagai bukti kuat. Sebab, kata dia, dalam data tersebut tak ada indikasi anggota DPRD DKI sebagai pihak yang mengajukan. Terlebih lagi, ujarnya, DPRD DKI, terutama Komisi E, bukanlah pengguna anggaran. Sebab, pengguna anggaran adalah Dinas Pendidikan. (Baca: Ahok Siapkan Laporan "Mark-up" Pengadaan UPS di Sekolah Tahun 2014)

"Kami bukan pengguna anggaran, bukan panitia lelang, kenapa kami yang dituding? Saya aja selama jadi anggota DPRD, nelpon kepala dinas enggak pernah diangkat. Padahal, bidang kerja kami," tukasnya.

Sebelumnya, Basuki menuding DPRD DKI telah memasukkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam usulan RAPBD 2015. Anggaran dimasukkan dalam kegiatan di Dinas Pendidikan. Ahok kemudian mencoret anggaran tersebut, sebelum menyerahkan drafnya ke Kemendagri. Namun, Kemendagri kemudian mengembalikan draf tersebut dengan alasan formatnya tak sesuai aturan. Atas dasar itu, DPRD DKI kemudian mengusulkan hak angket yang telah ditandatangani oleh semua anggota yang berjumlah 106 orang.