Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemukan adanya 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun yang disebutnya diselipkan oleh DPRD dalam APBD 2015. KPK mempersilakan Ahok untuk melapor ke KPK agar segera ditindaklanjuti.

"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK. Kami siap menindaklanjuti," ujar plt pimpinan KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Namun Johan menggarisbawahi, jika pun nanti aduan benar-benar dilakukan, tidak langsung ada jaminan pelaporan itu akan bisa digarap sampai tahap penyelidikan atau penyidikan. KPK harus meneliti terlebih dahulu apakan ada dugaan unsur pidananya atau tidak.

"Tentu saja dengan melakukan telaah terlebih dahulu apakah ada unsur korupsinya atau tidak," ujar Johan.

Ahok sebelumnya sudah menyatakan akan melaporkan perihal 'dana siluman' untuk pembelian UPS itu ke penegak hukum. Namun mantan politikus Gerindra ini tak menyebut ke mana dan kapan dia akan melapor.

"Kan bukti nggak bisa hilang," ujar Ahok semalam.

Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menagatakan siap memproses jika Ahok melaporkan soal adanya 'dana siluman' itu.

"Ya namanya laporan, ya kita tindaklanjuti, kenapa tidak," kata Jam Pidsus Widyo Pramono saat diwawancarai wartawan di Gedung Jam Pidsus Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2015).



http://news.detik.com/read/2015/02/2...uti?n991104466



Related news

Jakarta - Pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply) yang nilainya Rp 5 miliar di setiap sekolah kini jadi sorotan utama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ada sekolah yang tiba-tiba kedatangan UPS meski tak memesan.

Kondisi ini terjadi di sebuah SMA di Kembangan, Jakbar. Pejabat sekolah menyebut ada 8 UPS yang dikirimkan ke sekolahnya. Tanpa tahu persis kegunaannya, sekolah yang mendapat UPS dari tahun anggaran 2014.

Menurut pejabat sekolah yang didatangi, biasanya setiap pengadaan sarana dan prasarana sekolah, ada dua cara yang dilakukan. Pertama adalah pihak sekolah mengajukan anggaran, atau yang kedua dari pihak Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan langsung memberikan fasilitas.

"Jadi selain UPS juga disiapkan ruangan khusus luasnya sekitar 3x7 meter persegi yang dilengkapi pendingin ruangan agar UPS tidak panas," imbuh dia.

Terdapat satu perangkat besar yang merupakan pusat pemroses utama dari UPS dekat dengan pintu. Sementara kedelapan UPS berjejer di sebelahnya.

Mengenai perawatan alat-alat itu disebutkan ada pihak teknisi sendiri di luar warga sekolah. Beberapa waktu sekali teknisi tersebut mengecek UPS dan melakukan perawatan.

Meski kurang tahu pasti apa kegunaan UPS, namun pejabat sekolah tersebut mengaitkan dengan peralatan multimedia yang ada. Sebelumnya memang sekolah itu dibuatkan dua kelas dengan sistem multimedia lengkap

"Kalau UPS yang buat di rumah kan biasanya untuk komputer, kalau ini mungkin untuk semua elektronik di sekolah. Jadi kalau mati listrik, peralatan itu tidak korslet. Kebetulan di tahun lalu juga kami diberikan ruang kelas multimedia," tutur dia.

Kemudian detikcom ditunjukan sebuah ruang kelas berfasilitas multimedia itu. Sekitar 40 meja kelas itu didesain agar bisa dilipat, sehingga dapat menyimpan komputer di kolong meja.

Papan tulis kelas pun dapat dibuka pada bagian tengah. Di dalam papan tulis itu ada sebuah minitor komputer berlayar besar dengan merk yang sama dari meja siswa, AHA.

"Sampai sekarang belum kami pergunakan maksimal alat-alat ini. Karena listrik yang masih kurang dan pelatihan yang masih kurang," sebut pengajar itu.

Anggaran 'siluman' yang kini jadi bikin bersitegang diyakini Ahok baru muncul setelah sidang paripurna persetujuan APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pada 27 Januari lalu.

DPRD diduga Ahok memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov pada APBD 2015 sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) dengan total dana 'siluman' Rp 12,1 triliun.