http://lpse.jakarta.go.id/eproc/lela.../view/26332127


http://lpse.jakarta.go.id/eproc/lela...BB5B38FFB76542

http://www.jakarta.go.id/web/index.p...000-1.01/1/160

masing-masing 500 USD dan 400 USD
http://tekno.liputan6.com/read/74178...ng-menakjubkan
http://sorot.news.viva.co.id/news/re...k-revolusioner

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengungkapkan anggaran siluman, setelah sebelumnya dia membeberkan hal yang sama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 senilai Rp 12,1 triliun. Kini, Ahok menemukan anggaran janggal pada APBD 2014. "Tahun lalu, ada juga," katanya di Balai Kota, 26 Februari 2015.

Berdasarkan temuan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Ahok berujar, ada triliunan dana yang tiba-tiba muncul di APBD tanpa dibahas. "Tidak pernah dibahas, tiba-tiba muncul," ucapnya. Walhasil, Inspektorat pun memperingati Pemprov DKI terkait dengan temuan dana siluman itu.

Dari temuan Inspektorat, Ahok hanya mengungkapkan sebagiannya saja. Misalnya, ada dana kegiatan yang tak diusulkan satuan kerja perangkat daerah tapi muncul dalam APBD sebanyak 55 kegiatan senilai Rp 335 miliar. Dana sebesar itu, kata Ahok, digunakan untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat pencadangan listrik.

Alat tersebut, ujar Ahok, untuk digunakan di setiap sekolah tingkat atas di Jakarta. Setiap UPD dibanderol seharga Rp 6 miliar. "Kemarin, kita kecolongan. Sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede enggak tahu ke siapa, kaya raya deh," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Agar kejadian serupa tak terulang, Ahok memagari anggaran dengan sistem e-budgeting. Sebenarnya Ahok ingin menggunakan sistem tersebut sejak tahun kemarin. "Tahun lalu, saya mau pakai e-budgeting, tapi ditolak."

Selain Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan juga menemukan anggaran siluman dalam APBD 2014. Sebesar Rp 33,442 miliar ditemukan di Dinas Kesehatan serta Rp 3,518 triliun di Dinas Pekerjaan Umum. Semua dana tersebut diduga kegiatan fiktif yang diusulkan anggota DPRD.

Kamis siang, DPRD berencana menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan hak angket. Hak penyelidikan Dewan ini bermula dari perbedaan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan yang disahkan Januari lalu.

Menanggapi paripurna, Ahok tak mau berpolemik lagi. "Silakan saja, itu hak Dewan. Saya enggak mau pusinglah," katanya. Dia memilih bekerja ketimbang mengomentari persoalan politik tersebut.

http://www.tempo.co/read/news/2015/0...ami-Kecolongan