Buntut dari sikap Ahok yang sering meledak-ledak, terlebih ketika menyampapikan raperda APBD Jakarta tahun anggaran 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri, tidak sesuai dengan hasil pembahasan bersaman dengan DPRD. Hal itu memicu pengeluaran hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Ahok.

Bukti keseriusan DPRD untuk menegur tindakan Ahok yang dianggap menyalahi peraturan daerah dalam peraturan pemerintah no 79 tahun 2004 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, adalah dengan melakukan rapat paripurna untuk menyatakan hak angket. (Baca: Fraksi DPRD DKI Jakarta Kompak Ajukan Hak Angket Terhadap Ahok)

Joni Simanjuntak, ketua Fraksi PDIP mengatakan hal ini sungguh sangat mengganggu kinerja dari DPRD karena hubungan antara Legislatif dan Eksekutif tidak berjalan beriringan, untuk itu dari pada seperti ini terus, diambil lah jalan keluar dengan menggalang hak angket. (Baca: Hadapi Spekulan, Pertamina Jalin MoU dengan TNI)

"Untuk saat ini sudah 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah menandatangani hak angket tersebut." ucap Joni kepada wartawan dikantornya, Jakarta, Kamis (26/2). "Itu sudah lebih dari cukup untuk kemudian diajukan karena sudah memenuhi target dari banyaknya anggota DPRD," sambung Joni

"Hal itu menandakan bahwa memang kita semua sudah cukup sabar menghadapi cara kepemiminan Ahok selama ini, kurang beretika, semena-mena, nah ini lah saatnya kita melakukan teguran padanya agar supaya ada perbaikan dan bermanfaat untuk rakyat Jakarta kedepan," pungkasnya.

Sumber: http://news.merahputih.com/nasional/...kap-ahok/7266/