LBH Jakarta: MA Tolak Kasasi KPK, Kekacauan Hukum Akan Terjadi



Jakarta, HanTer - Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Isnur meminta MA menerima dan mengabulkan kasasi yang diajukan KPK karena memiliki dampak yang besar pada pelaksanaan hukum ke depan.

"Jika MA tidak menerima kasasi KPK, kekacauan hukum mungkin terjadi dan jalan Komjen Pol BG untuk melakukan praperadilan saat ditetapkan sebagai tersangka akan diikuti yang lain," kata Isnur.

Menurutnya, MA harus mengambil sikap agar Pasal 77 KUHAP mengenai praperadilan tidak ditafsirkan berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penilaian MA bahwa praperadilan tidak dapat dikasasikan, dia mengatakan MA harus berani menyimpangi Pasal 45A UU No.5/2004 tentang MA yang menyatakan bahwa praperadilan bukan objek kasasi.

"Penyimpangan terhadap pasal itu, tidak akan menuai permasalahan dan sebaliknya justru akan bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan karena tujuan dari adanya pasal tersebut untuk mengurangi jumlah perkara di MA dan menjaga kesatuan penerapan hukum," jelasnya.

Sebelumnya, KPK pada Jumat (20/2/2015) mengajukan kasasi ke MA atas putusan praperadilan terhadap BG yang dinilai berada di luar kewenangan hakim bersangkutan karena tak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana Pasal 77 KUHAP.

Hal yang akan diperjuangkan KPK dalam kasasi ini adalah soal kewenangan KPK untuk menyidik kasus BG. Dimana, dalam putusan hakim tunggal Sarpin Rizaldi menganggap KPK tak berwenang menyidik BG dan mencabut status tersangka BG.

(Robbi)

http://www.harianterbit.com/national/read/2015/02/23/20287/43/25/LBH-Jakarta-MA-Tolak-Kasasi-KPK-Kekacauan-Hukum-Akan-Terjadi