Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengaku siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pengiriman TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) ke luar negeri mulai 2017. Sebagai gantinya, pemerintah berencana untuk mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan ketrampilan tinggi ke berbagai negara.

"Tahun 2017 tidak ada lagi pengiriman PRT (pembantu rumah tangga) ke luar negeri," ungkap Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Mantan Anggota DPR itu mengaku, dalam waktu dua tahun, pemerintah akan mempersiapkan tenaga kerja terlatih (skill worked) melalui berbagai macam pelatihan yang ditujukan bagi calon TKI berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

"Kami siap menjalankan perintah Presiden, makanya kami ingin meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang semula hanya bisa jadi PRT supaya bisa mengakses jenis pekerjaan lain. Salah satunya lewat training," papar dia.

Nusron mengaku, dengan pembekalan ketrampilan tersebut, pemerintah meminimalisir terjadinya pembengkakan angka pengangguran karena kebijakan penghentian pengiriman PRT ke luar negeri "Karena banyak lulusan SD yang hanya bisa jadi PRT. Kalau kami upgrade skill mereka, pemerintah tidak terkesan menutup ruang untuk orang bekerja di luar negeri," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin menjelaskan, penghentian pengiriman PRT dengan target dua tahun ke depan dan akan difokuskan kepada tenaga kerja yang terlatih (skill worked) adalah kebijakan yang positif karena untuk melindungi warga negara.

"Penghentian PRT akan dilakukan mulai 2017 untuk TKI sektor informal. Dan diarahkan ke skilled worked di sektor formal dengan kondisi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi," tutur dia.

Namun, tanggapan berbeda diberikan oleh Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi. Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan juga dampak positif penempatan TKI ke luar negeri, diantara kebaikan tersebut adalah pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari TKI PLRT.

“Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan,” tegas Nofel.

PLRT, kata Nofel, adalah pekerjaan mulia yang bisa jadi pilihan bagi peminatnya. Rakyat sudah mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidup demi memuliakan kehidupan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarganya.

”Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan Negara harus hadir dimanapun mereka berada,”kata Nofel.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus menjamin tidak ada lagi penempatan TKI non prosedural atau illegal. Karena hal tersebut yang sebenarnya merupakan salah satu sumber masalah. Menurut dia, selama ini penempatan TKI non prosedural bahkan tak jarang dijadikan lahan berbagai oknum pemerintah, baik ketika keberangkatannya maupun ketika ada permasalahan setelah TKI bekerja. (Fik/Gdn)

sumber : liputan 6