Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) memberi nilai 6 untuk rapor penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Pemprov DKI. Pasalnya, berdasarkan temuan ICW, KJP masih rawan penyelewengan.

"Kalau dikasih rapor, KJP ini nilainya 6. Karena tak tepat sasarannya masih banyak," ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri usai bertemu Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balaikota, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

ICW mencatat, 19,4% dana bantuan KJP tidak tepat sasaran karena adanya dugaan oknum melakukan aksi pungli Rp 50 ribu kepada orangtua murid penerima program itu. Selain itu, ada pula temuan beberapa orang tua siswa yang justru melakukan manipulasi kwitansi pembelian peralatan sekolah dari dana KJP.

Karena itu, pihaknya berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dari hasil lelang jabatan dapat memperbaiki kualitas data siswa penerima KJP. Terutama di sekolah-sekolah yang jumlah siswa kurang mampunya banyak.

"Jadi kami mengajak publik untuk terus mengakses dan terlibat dalam pembersihan data KJP. Kalau ada masalah, publik bisa menyampaikannya, dan fasilitas itu kami pastikan disediakan oleh Pemprov DKI," jelasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak memungkiri bila ada oknum petugas yang bermain dalam program KJP itu. Modusnya, kata dia, dana KJP tersebut ditahan oleh sang oknum.

"Dananya ditahan, dia yang ngambil. Pasti terjadi," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa 1 April 2014.

Ahok mengatakan, selain pungli, persoalan KJP juga jumlah nominal bantuan yang masih belum mencukupi. Sekitar 40 persen anak berusia 14-16 tahun penerima KJP masih belum mampu bersekolah.

Untuk itu dia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan untuk membuat dana KJP tersalur tepat pada yang membutuhkan. Tentunya, evaluasi terhadap laporan KJP dari setiap sekolah akan ditindaklanjuti

Sumber