Tidak semua kalangan setuju dengan ide Presiden Joko Widodo untuk berpindah kantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dengan membuka kantor dan mengadakan rapat kerja di Istana Bogor tersebut, pemerintahan justru boros anggaran.

"Pak Jokowi, demi penghematan anggaran negara, pulanglah ke Istana Presiden Jakarta. Jangan membuka kantor atau mengadakan rapat kerja antara presiden dengan menteri-menteri di Istana Bogor. Hal ini hanya akan berakibat pada double anggaran dan pemborosan anggaran saja," ujar Uchok dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Minggu (22/2).

Uchok mengungkapkan hal itu, sebab alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pengelola istana kepresidenan Bogor hanya sebesar Rp.26, 8 milyar. Namun, jumlah dana tersebut bukan disiapkan untuk membuka kantor atau mengadakan rapat kerja kenegaraan setiap hari di Istana Bogor.

Jika Presiden Jokowi tetap ingin membuka kantor kepresidenan di Istana Bogor maka, kata dia, alokasi anggaran bisa kemungkinan habis dengan cepat sekali.

"Kalau habis alokasi anggaran sebesar Rp.26,8 milyar, maka kemungkinan akan dipakai juga alokasi anggaran untuk penyelenggara pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp.70,9 milyar. Kalau alokasi anggaran dipakai, baik yang ada pada istana kepresidenan Bogor dan Jakarta, ini namanya double anggaran," sambung Uchok.

Jika presiden hanya berkantor di Istana Kepresidenan Jakarta, lanjutnya, maka alokasi anggaran yang ada pada Istana Bogor, tidak akan terpakai, dan menjadi penghematan anggaran negara.

Selain itu, ia mengingatkan bukan hanya double anggaran tapi juga terjadi pemborosan anggaran dalam pemindahan tersebut. Dampak pemborosan anggaran justru akan terjadi pada setiap kementerian.

"Sebagimana diketahui jarak dari Jakarta - Bogor 70 Km. Bila seorang menteri memakai mobil merk crown Royal salon akan menghabiskan bahan bakar minyak pulang Pergi sebanyak 24 liter. Dengan harga pertamax persatu liter sebesar Rp.8.800. Maka, akan menghabiskan anggaran untuk 34 Menteri sebanyak 7.180.800 sekali rapat," beber Uchok.

Kemudian, rapat di Bogor mengharuskan setiap menteri mendapatkan uang harian perjalanan dinas dan uang representasi. Para menteri akan mendapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi untuk 34 menteri sebanyak Rp. 23.120.000 untuk sekali rapat.

Jadi simulasi di atas, kata dia, secara total anggaran 34 menteri untuk pulang pergi Jakarta - Bogor, dan uang harian perjalanan dinas serta uang representasi akan menghabiskan dana sebesar Rp.30.300.800.

Kemudian, sambungnya, jika dalam satu bulan, ada 4 kali rapat antara menteri dengan Presiden Jokowi maka pemerintah melakukan pemborosan anggaran sebesar Rp.121.203.200. Padahal, kata dia, bila dilaksanakan rapat di Jakarta, presiden Jokowi bisa menghemat anggaran sebesar Rp.121 juta perbulan.

Selain pemborosan anggaran, rapat kerja di Bogor, kata dia, hanya membuat kabinet tidak efektif bekerja, dan gerak birokrasi juga lambat atau eksekusi kebijakan akan lama.

"Misalnya, menteri harus rapat di Bogor. Lalu menteri tersebut, setelah pulang dari Bogor, harus juga mengadakan rapat lagi di kementeriannya dengan eselon satu. Artinya, jarak Bogor - Jakarta begitu panjang, Hal ini menjadi sangat lambat, dan waktu hanya habis dijalan, dan hal ini tidak sesuai dengan motto Jokowi kerja, kerja, kerja, kerja," tegas Uchok.

Atas berbagai masalah yang ditiumbulkan itu, CBA meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera pindah dari Istana Bogor ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemindahan itu, kata dia, juga menimbulkan banyak kecurigaan masyarakat sehingga, ujarnya, sebaiknya presiden tetap berkantor di Jakarta.

"Belum lagi untuk 34 menteri ditambah ajudan, ditambah sopir hanya bikin macet, dan berisik membuat masyarakat Bogor terganggu," tandas Uchok.


SUMBER