Jokowi stop ekspor pembantu, Saudi limbung kekurangan 2.000 pekerja

Titah Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi pengiriman buruh migran perempuan berdampak besar bagi beberapa negara. Salah satunya adalah Arab Saudi yang kekurangan 2.000 tenaga kerja sektor publik.

Walau sejak 1 Agustus 2011 sampai sekarang berlaku moratorium pengiriman TKI, tapi banyak penyalur diam-diam membuat kontrak pengiriman buruh migran kepada perusahaan di Saudi, seperti dilansir Arab News, Jumat (20/2).

Sempat optimis moratorium dicabut pada era Jokowi, beberapa PJTKI nekat menggelar kerja sama dengan rekanan di Negeri Petro Dollar itu. "TKI itu akan dikirim sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan untuk klien perusahaan, mereka akan bekerja sebagai tukang sapu dengan gaji yang telah disepakati," tulis harian Al-Riyadh.

Penyalur pembantu di Saudi juga ikut kelimpungan. Al Riyadh menulis ada sekitar 600 perusahaan outsourcing pembantu dan buruh lepas yang pusing karena kontrak mereka terancam batal semua atas kebijakan baru RI tersebut. Apalagi perusahaan ini sudah menerima uang muka 20 persen dari nilai kontrak.

"Salah satu perusahaan sudah kadung meneken kontrak memasok petugas kebersihan selama empat hari per bulan dengan gaji sebesar 750 riyal," kata seorang sumber.

Penyalur buruh migran ke Saudi merupakan salah satu yang paling nakal. Walau ada moratorium resmi, mereka kerap diam-diam mengirim TKI ke Negeri Petro Dollar itu.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun sempat menemukan praktik lancung itu saat sidak ke Ciracas pada 12 Februari lalu. Menaker naik darah, karena TKI mengaku akan dikirim ke Arab Saudi dan Kuwait. "Bagaimana mereka mau dikirim ke Arab? Kan sedang moratorium," tandasnya.

Pekan lalu Presiden Jokowi memerintahkan penghentian pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) wanita ke luar negeri. Instruksi itu telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu peta jalannya akan dirumuskan selepas evaluasi hingga delapan bulan ke depan.

"(Menyetop pengiriman TKI perempuan) adalah masalah martabat Bangsa Indonesia," kata presiden seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (17/2).

Selain Arab Saudi, Asosiasi Agen Penyalur Pembantu Asing Malaysia juga kelimpungan. Sektor pekerja rumah tangga di Malaysia bakal terguncang ketika rencana itu berjalan, mengingat 60 persen pekerjanya adalah Tenaga Kerja Indonesia. Asosiasi di Negeri Jiran kini coba beralih mencari pembantu perempuan asal Nepal, Bangladesh, atau Kamboja.

SUMBER.....