Dulu Dukung Amrozi Dieksekusi, Australia
Terapkan Standar Ganda
17 February 2015 01:00 WIB
Pengamat hukum internasional Universitas
Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana (kanan).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah
Australia terus mendesak pemerintah Indonesia
untuk membatalkan hukuman mati bagi dua
warga negaranya yang merupakan terpidana
narkoba Bali Nine. Pengamat hukum
internasional Universitas Indonesia (UI)
Hikmahanto Juwana mengatakan, seharusnya
pemerintah Australia mencontoh apa yang
dilakukan Indonesia.
Hal tersebut terkait standar ganda yang
diterapkan oleh Australia saat ini. Sekarang,
kalau Indonesia konsisten bisa menjalankan
hukuman mati, tapi di satu sisi, kewajiban untuk
melidungi warga negara yang di luar negeri
juga terus diupayakan.
"Tapi, sampai pada titik kita tidak bisa intervensi
lagi, kita tidak mau melakukan intervensi. Kalau
harus hukum mati, ya hukum mati," kata
Hikmahanto kepada Republika, Senin (16/2).
Hikmahanto mengatakan, standar ganda
seperti yang diterapkan Australia saat ini
seringkali digunakan oleh negara maju. Standar
ganda, lanjutnya, berhubungan erat dengan
adanya kepentingan negara tersebut.
Ia pun membandingkan hukuman mati kali ini
dengan hukuman mati terhadap terpidana bom
bali Amrozi dan kawan-kawan.
"Ketika kepentingan Australia menganggap
bahwa Amrozi cs dihukum mati karena banyak
warga negaranya yang meninggal, dia setuju.
Tapi sekarang ketika kepentingannya
mengatakan bahwa 'nanti saya tidak dipilih
warga saya kalau tidak berbuat apa-apa', lalu
kepentingannya sekarang mengatakan jangan
dihukum mati. Ini standar ganda yang harus
jadi cerminan," ujarnya.
Hikmahanto mengatakan, ada kekhawatiran
bahwa masalah hukuman mati tersebut telah
dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.
Pemerintah Australia yang sedang menghadapi
masalah politik seperti mosi tidak percaya,
kemudian memanfaatkan isu hukuman mati
tersebut untuk menaikkan pamor.
Ia pun menyayangkan Sekjen PBB Ban Ki Moon
yang ikut turun tangan dalam masalah
hukuman mati ini. Ban Ki Moon, lanjut dia, tidak
sadar sikapnya membuatnya seolah lebih
mengutamakan negara maju ketika berhadapan
dengan negara berkembang.
"Australia atau Ban Ki Moon itu harus
bercermin diri. Jangan sampai orang tidak
percaya dengan apa yang negara maju
ceramahkan atau PBB lakukan, karena seolah
akan berat sebelah ke negara-negara maju
untuk kepentingan negara maju," kata
Hikmahanto.