Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Keputusan ini menuai kritik dari elite PDIP.

"Sekarang saya mau tanya apa salah Budi Gunawan sehingga dianulir? Status tersangka sudah dicabut, DPR juga sudah setuju berarti tidak ada alasan untuk tidak dilantik," kata politikus senior PDIP yang duduk di Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Rabu (18/2/2015).

Menurut TB Hasanuddin Jokowi mestinya melantik Komjen Budi Gunawan. "Kan sekarang sudah jadi opini dia itu koruptor ya buktikan, kalau setelah jadi Kapolri kemudian ada bukti baru dan ditetapkan jadi tersangka ya ditindaklanjuti. Ini penting agar semua orang ada kepastian hukum," katanya.

TB juga mempertanyakan kenapa Presiden Jokowi menunggu putusan praperadilan kalau keputusan yang diambil sama saja. Memang elite PDIP mendorong Jokowi lekas melantik Komjen Budi setelah Budi Gunawan memenangkan praperadilan.

"Untuk apa menunggu praperadilan berlama-lama kalau putusannya juga nggak ada pengaruhnya. Logikanya kalau kemudian BG itu sudah dianulir status tersangkanya ya logikanya ya diangkat, karena kemarin tidak dilantik karena ada status sebagai tersangka, kalau menghormati keputusan pengadilan Jaksel yang menganulir status tersangka maka dia sudah bukan tersangka lagi, menurut hemat saya ya sudah lantik," kata Hasanuddin.

"Kalau kemudian setelah jadi Kapolri dinyatakan tersangka ya presiden mencabutnya. Misalnya KY menyatakan putusan pengadilan salah berarti ya Kapolri diganti, logikanya begitu," imbuhnya.

Hal yang sama juga diterapkan kepada dua pimpinan KPK yang diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi. "Status tersangka Bambang dan Samad itu valid atau tidak? Apa hanya karena kemarin masalah serangan balasan, ini kan juga perlu diclearkan di praperadilan," kata Hasanuddin.




sumber


langsung jadi paling pertama memprotes !