TEMPO.CO, Jakarta: Presiden Persija Jakarta Ferry Paulus menilai keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan klub asal Ibu Kota itu sebagai bentuk terobosan di dunia sepak bola. Setelah adanya kesepakatan pengalihan saham dari pihak manajemen klub ke pemda, nantinya Persija akan dikelola dengan gaya yang berbeda dari sebelumnya.

Ferry menjelaskan nantinya PT Jakarta Propertindo (Jak Pro) yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), akan menjadi operator setelah adanya dokumen hukum dari kesepakatan itu. "Jak Pro akan menguasai mayoritas saham di Persija. Kisaran 60 persen," ujar dia kepada wartawan di kantor Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu siang, 11 Februari 2015.

Secara teknis, penguasaan pemda akan secara bertahap. Sekarang ini, kata Ferry, komposisinya masih 20:80. "Tentunya nanti jadi 20:20:60, pemda 60," ucap dia.

Pada tahap pertama, Ferry mengungkapkan pemda memiliki 20 persen sebagai wujud dari good will dari Persija semacam bentuk mahar. Selanjutnya, ada dua dilegent-proses investigasi antara kedua belah pihak sebelum proses penandatanganan kontrak kerja sama berdasarkan legalitas yang ada. "Baru masuk sebanyak 60 persen," dia menjelaskan.

Secara teknis, setelah ada kesepakatan, proses investigasi itu akan dilakukan oleh tim audit independen. Apabila semua tahapan itu sudah beres, barulah pembangunan Persija secara bersama-sama dilakukan. "Mudah-mudahan jadi terobosan di dunia sepak bola," Ferry berharap.

Ferry menegaskan yang dimaksud dengan pemerintah daerah itu bukan BUMD. Artinya, ia menambahkan, korporasi biasa yang dilakukan perusahaan. "Barang kali jadi anak perusahaan dari BUMD," kata dia.

Kepastian pengambilalihan saham PT Persija Jaya Jakarta, sebagai pemilik klub berjulukan Macan Kemayoran itu oleh Pemerintah DKI Jakarta, terjadi setelah kedua pihak bertemu di Balai Kota, Rabu, 11 Februari 2015.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberikan kepastian itu. "Kita sudah setuju ini lagi bicara teknisnya," ujar dia.

Saefullah mengatakan nantinya kepemilikan saham DKI Jakarta ada kemungkinan lebih besar dari 20 persen. Untuk sementara ini, saham mayoritas yaitu 60 persen masih dimiliki manajemen dan sisanya pemilik lama.

Ihwal berapa besaran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI, Saefullah belum bisa memberikan kepastian. Mereka masih akan melakukan audit terlebih dahulu. "Kami serahkan ke yang independen," katanya.


ERWAN HERMAWAN | RINA WIDIASTUTI

Source:
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...da-DKI-Jakarta