MINGGU, 15 FEBRUARI 2015



TEMPO.CO, Jakarta: Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, meminta pemerintah mengevaluasi Badan Intelijen Negara terkait kisruh pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri baru. Sebab sesuai prosedur, setiap hendak mengeluarkan kebijakan, Badan Intelijen Negara selalu memberikan laporan prediksi dampak kebijakan tersebut kepada presiden.

"Pertanyaannya apakah intelijen memberikan informasi kepada Presiden Joko Widodo kalau pergantian Kapolri kali ini bakal menimbulkan resistensi," kata Martin dalam diskusi Polemik Sindo Radio, di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015.

Ketidakjelasan informasi intelijen semakin menguat ketika Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman yang masa pensiunnya masih 10 bulan lagi. Presiden Jokowi tak bisa menjelaskan urgensi pemberhentian Sutarman.

Martin menilai ada dua kemungkinan, pertama Presiden tak mendengarkan masukan dari intelijen. Kedua, intelijen tak memberikan masukan atau informasi yang tepat kepada Jokowi.

"Kalau kedua alasan itu benar, berarti kacau pemerintahan ini, intelijennya tak jalan," kata dia. "Jadi sangat penting intelijen yang bekerja untuk presiden dievaluasi."


Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan membutuhkan waktu untuk mengambil sebuah keputusan yang penting terkait pemilihan calon kapolri. Jokowi meyakinkan bahwa keputusan itu tidak dipengaruhi oleh siapa pun. "Saya selalu bertanya kepada hati saya," kata Jokowi kepada wartawan setelah membuka Musyawarah Nasional II Partai Hati Nurani Rakyat di Solo, Jumat, 13 Februari 2015.


INDRA WIJAYA

Source:
http://www.tempo.co/read/news/2015/0...a-Evaluasi-BIN