Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa ia akan menerapkan sistem presidensial murni dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Ia bahkan menegaskan akan mengevaluasi kinerja jajaran kabinetnya setiap satu tahun sekali. Apabila ada menteri yang gagal mencapai target sesuai yang telah ditetapkan, Jokowi siap untuk mencopotnya, tanpa mempertimbangkan asal partai politiknya. Reshuffle atau perombakan kabinet, tegasnya, merupakan hak prerogatif presiden. "Mau diangkat, mau diberhentikan, itu hak prerogatif presiden, kapan pun. Kan setiap tahun ada targetnya. Targetnya kualitatif dan kuantitatif. Targetnya harus kongkret. Kalau tidak mencapai target, masa mau diteruskan," katanya, di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2014). Menurut Jokowi, sesuai sistem presidensial, presiden merupakan kepala eksekutif tertinggi. Karena itu, presiden punya wewenang penuh untuk menentukan orang-orang yang akan masuk ke dalam jajaran kabinetnya. "Presiden itu chief executive kalau mau benar-benar diterapkan presidensial. Kalau masih setengah-setengah ya jangan ngomong masalah presidensial," ujar pria asal Solo itu. Menurut rencana, susunan kabinet Jokowi akan diumumkan paling cepat pada tanggal 15 September. Saat ini, Tim Transisi masih menyusun jumlah anggota kabinet dan nama-nama yang akan dipilih

Sumur