Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengaku belum mengambil keputusan terkait perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri. Jokowi mengaku masih banyak urusan yang harus diselesaikan dan akan diselesaikan satu per satu.

""Terakhir masalah besar korupsi, masih ramai KPK Polri. Saya juga belum bisa selesaikan karena banyak bertumpukan masalahnya, ada masalah politik, masalah prosedur hukum, masalah tumpukan APBN baru yang baru berjalan di DPR. Tumpukan-tumpukan (masalah) ini yang perlu saya selesaikan. Saya urai satu per satu," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan dia saat menutup Kongres Umat Islam Indonesia ke VI di Yogyakarta, Rabu (11/2). Jokowi sebelumnya menceritakan soal hukuman mati para pengedar narkoba yang akan terus dilanjutkan. Dia meminta dukungan umat Islam Indonesia, termasuk pelarangan penjualan miras di minimarket.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menceritakan kebiasaannya yang tidak suka menggelar rapat membahas masalah yang sama hingga berkali-kali. "Saya kalau rapat tidak suka berkali-kali. Rapat terkait harga BBM hanya dua kali, saya putuskan subsidi dialihkan," ujarnya.

Jokowi mengaku tidak memikirkan soal popularitasnya yang turun terkait kebijakannya menaikkan harga BBM subsidi. Yang penting, masyarakat diberi penjelasan mengenai kebijakan itu.

Sebagai bentuk pengalihan subsidi itu, Jokowi menyatakan telah membantu para petani dengan membagikan traktor, benih, dan pupuk. Termasuk pendingin dan motor untuk para nelayan.

"Survei menyatakan 82 persen penikmat subsidi BBM adalah orang yang memiliki mobil. Kalau diberikan penjelasan, masyarakat kita terbuka. Biasanya demo BBM sebulan lebih, tapi kemarin hanya sehari dua hari," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan para hadirin.

MANILA,(PRLM).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan merampungkan masalah polemik KPK dan Polri dalam minggu ini. Hal itu dikemukakannya saat mengunjungi Kedutaan Besar Indonesia untuk Filipina, di Manila, Filipina, Senin (9/2/2015).

"Insya Allah, minggu ini akan saya selesaikan dan rampung. Kelihatannya hitung-hitungan timing-nya minggu ini," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan masalah KPK dan Polri memang tidak bisa diputuskan dengan cepat. Soalnya ada area politik dan hukum yang bertumbukan. "Kalau cara menyelesaiknnya langsung gebrak, sekali keliru risikonya besar sekali," ujarJokowi.

Jokowi juga menjelaskan, polemik KPK dan Polri terjadi saat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan sudah masuk ke dewan. Jokowi khawatir persoalan KPK dan Polri akan berimplikasi pada sikap dewan soal APBN perubahan.

"Ini implikasinya bisa ke mana-mana. Sehingga saya sangat hati-hati mengambil keputusan dalam hal ini. Menyangkut politik, menyangkut hukum, menyangkut APBN, yang berjalan di situ semuanya dalam waktu yang sama," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi memastikan dia tidak terbebani apa pun dalam mengambil putusan. Dia menegaskan dia tidak tersandera masalah apa pun termasuk masalah masa lalu. "Saya memang tidak terbebani apa-apa dan saya tidak tersandera masalah-masalah apa pun, masa lalu. Sehingga saya putuskan tanpa beban," kata Jokowi. (Arie C. Meliala/A-147)***

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan persoalan yang sederhana sehingga membutuhkan waktu untuk menguraikannya.

"Mungkin banyak yang belum tahu bertumpuknya masalah yang harus dihadapi. Masalah itu bertumpuk bukan hanya yang berkaitan dengan politik dan hukum. Ini harus kami urai dan butuh waktu," kata Presiden saat memberikan pidato dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Rabu (11/2/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden, jika persoalan yang terkait dengan Polri dan KPK sederhana, maka hal itu kemungkinan dapat diselesaikan dengan cepat. "Kalau (penyebabnya) hanya satu masalah, mungkin bisa (cepat)," kata dia,

Menurut dia, persoalan itu tidak sebanding seperti dalam persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Dia dapat memutuskan secara cepat sebab pilihannya sudah jelas, yakni untuk dialihkan pada sektor produktif.

Saat ditanya wartawan mengenai target penyelesaian konflik Polri dengan KPK, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjawab akan segera terselesaikan.

"Segera, segera," kata Presiden, singkat.

Presiden sudah bertemu dengan berbagai pihak untuk membahas kisruh antara KPK dan Polri, yang timbul pascalangkahnya dalam mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Presiden sempat menegaskan akan mengambil keputusan pada pekan ini. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri atau tidak. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat menyebut persoalan antara KPK dan Polri tidak sangat rumit dan solusinya sudah tersedia. Ia yakin, Presiden Jokowi bisa mengatasinya. (Baca: Banyak yang Meminta, SBY Tak Mau Bertemu Jokowi Bahas KPK-Polri)

Presiden Joko Widodo memastikan akan menyelesaikan masalah polemik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, minggu depan.

"Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Presiden Joko Widodo seusai meresmikan Rapat Koordinasi BNN 2015 di Jakarta, hari ini.

Ditanya berbagai pertanyaan terkait polemik KPK dan POlri, termasuk mengenai adakah calon baru Kapolri selain Komjen Pol Budi Gunawan, Jokowi menjawabnya dengan jawaban yang sama. "Saya selesaikan semuanya minggu depan," imbuh Jokowi.

Jokowi beralasan, dirinya melakukan penundaan penyelesaian polemik ini karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. "Ada yang harus diselesaikan dulu, biar dirampungkan," ujar Jokowi.(Kim/P-4)