Jika Jadi Presiden, Prabowo Akan Cabut Subsidi BBM
SABTU, 09 NOVEMBER 2013 | 15:06 WIB


Prabowo Subianto

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan akan mencabut anggaran subsidi bahan bakar minyak jika kelak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Prabowo mengkategorikan uang subsidi bahan bakar minyak yang jumlahnya per tahun Rp 300 triliun sebagai kebocoran anggaran negara. "Akan saya cabut subsidi dan dialokasikan ke sektor-sektor lain,” kata Prabowo saat berbicara di depan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah di Hotel Crown, Semarang, Sabtu, 9 November 2013.

Prabowo ingin agar Rp 300 triliun itu dialokasikan ke beberapa sektor yang lebih riil wujudnya. Prabowo, misalnya, ingin menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan transportasi massal. Bekas menantu mantan Presiden RI Soeharto ini bakal membelanjakan Rp 10 triliun untuk mendapatkan 35 ribu bus. Selain itu, ia ingin mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar per desa. Sebab, di Indonesia ada 80 ribu desa, maka butuh Rp 80 triliun. Prabowo juga ingin mengalihkan anggaran subsidi untuk membangun infrastruktur transportasi kereta api sepanjang 3.000 kilometer yang diprediksi membutuhkan duit Rp 60 triliun. Adapun Rp 60 triliun lainnya untuk membangun highway 10 jalur sepanjang 3.000 kilometer. Prabowo menyatakan subsidi BBM hanya akan diberlakukan pada sektor-sektor yang memang sangat membutuhkan.

Prabowo sadar, jika subsidi dicabut, ada hal yang dikhawatirkan, yakni inflasi dan nasib rakyat miskin. Tapi, kata dia, bangsa Indonesia juga harus berani berhitung dan belajar ke negara-negara lain. Di beberapa negara di dunia, kata Prabowo, untuk menghindari subsidi BBM, mereka menyediakan alat transportasi yang murah dan bagus. Singapura, misalnya, sudah menggratiskan angkutan. Adapun di Prancis, warga yang naik kereta sudah disubsidi hingga 75 persen.
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...ut-Subsidi-BBM

Prabowo Mengaku Berkiblat ke Barat
SABTU, 26 OKTOBER 2013 | 06:12 WIB

TEMPO.CO Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kecewa pada pers Barat. Menurut dia, pers Barat cenderung tidak fair. Padahal, Prabowo mengaku hidupnya berkiblat ke Barat. “Dari umur 6 sampai 16 tahun saya tinggal di negara Barat, di Inggris dan Amerika,” kata dia saat bertandang ke kantor Tempo,Rabu 9 Oktober 2013.


“Saya memang masuk AKABRI. Saya lulus, sebelum dan sesudahnya saya banyak bersekolah di Barat. Saya elite Indonesia yang berkiblat ke Barat, kagum pada Barat, besar di alam itu. Jadi, saya besar dengan nilai Barat, nilai modern.”

Sebelum memasuki AKABRI Darat Magelang pada 1970, Prabowo memang bersekolah di American School in London, United Kingdom, pada 1969. Karena terbiasa dengan kehidupan di negara Barat, Prabowo ingin Indonesia berkiblat ke sana jika ingin maju. “Kita harus westernisasi, harus adopt (menyerap) nilai-nilai Barat.”

Soal kebebasan pers, Prabowo menekankan pentingnya nilai-nilai kebebasan itu. “Ini sakral,” kata dia. “Dan saya karena produk Barat, saya mengalami internalisasi nilai itu. Nilai yang mereka katakan kepada kita, humanisme, demokrasi liberal, fair play, the rule of law, saya terima.”
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...iblat-ke-Barat



Inilah Ekspansi Kapitalisme Besar-besaran,
800.000 SPBU Asing akan Kuasai Indonesia
Jumat, 30 Maret 2012 | 9:55

YOGYAKARTA] Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU. “Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung," kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, Kamis (29/3) siang.

Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. "Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif," katanya. Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.

Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya. Sony pun menyatakan, hingga tahun 2010 lalu, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BUMN hanya 7,8%. Sebagian besar atau 90% lebih diselenggarakan oleh perusahaan asing. "Inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme," urainya.

Kaum kapitalis inilah yang ada dibalik amandemen UU KPK. "Ada proses pelumpuhan lembaga negara. Itu akan merebak ke BPK dan banyak lagi. Jadi negara ini sudah tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi rakyat," tegasnya. Dalam kasus korupsi, Sony menyatakan, korupsi di Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan pelaku usaha. Namun uniknya, baru sedikit konglomerat yang terjerat hukum. “Baru pejabat publik saja yang bisa diseret oleh KPK maupun lembaga peradilan. Yang terjadi sebenarnya, inilah pelemahan negara sehingga rakyat semakin antipati terhadap pejabat publik," kata Sony. Pada kenyataannya, total anggaran belanja Indonesia hanya 18% atau hanya Rp 1.500 triliun dari total produksi domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp 7.500 triliun. Karena itu, perlu menata ulang Indonesia, menata alat-alat produksi hingga ke akar. “Ini cuma bisa dilakukan dengan cara revolusi sosial,” tandasnya.
http://www.suarapembaruan.com/ekonom...ndonesia/18587

Tahan Rugi 7 Tahun, SPBU Asing Tunggu Pembatasan BBM Subsidi
Sabtu, 21/04/2012 17:33 WIB


Salah satu SPBU asing

Jakarta -Hampir 7 tahun ini, SPBU asing di Indonesia dikatakan selalu merugi tiap tahun. Namun para SPBU asing ini masih tetap bertahan beroperasi di Indonesia. Kenapa? Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi mengungkapkan yang sedang ditunggu SPBU-SPBU asing adalah pemberlakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi. "Hampir 7 tahun mereka (SPBU asing) berdiri di Indonesia, tiap tahun rugi terus, tapi kenapa mereka tetap ada, kenapa mereka tetap ngotot beroperasi, ya karena ada yang sedang mereka tunggu, yaitu kapan pembatasan BBM diberlakukan," kata Eri dalam dialog 'Polemik' soal BBM subsidi di Cikini, Jakarta, Minggu (21/4/2012).

Saat ini memang SPBU Petronas, Shell, Total dan lainnya memang masih sedikit jumlahnya, jika pembatasan BBM diberlakukan maka siap-siaplah ratusan SPBU asing akan hadir di Jakarta hingga ke daerah-daerah. "Selama ini mereka belum bisa berbuat banyak, karena konsumen mereka masih terbatas. di Indonesia hampir 80% konsumen masih menggunakan oktan 88 alias premium alias BBM bersubsidi. Tetapi saat pembatasan BBM terjadi pasar akan terbalik 80% tersebut berubah jadi konsumen BBM non subsidi di mana itu produk mereka (SPBU asing)," jelas Eri.

Memang saat ini Petronas dan Total membeli BBM dari Pertamina dan diolah menjadi produk mereka dan Shell masih mengimpor dari Singapura. "Namun saat pembatasan berlaku, maka tidak akan mungkin Petronas beli lagi Pertamina dia akan langsung impor dari kilangnya sendiri, makanya dia buka cabang di Medan, itu biar memudahkan Petronas memasok BBM nanti," kata Eri. Shell, saat ini mengandalkan impor dari Singapura yang jumlahnya tidak seberapa, namun di Singapura produksi minyak rata-rata 400.000 barel per hari, sementara rakyatnya sedikit dan setengahnya pun tidak digunakan rakyatnya. "Jadi 400 ribu barel per hari itu bakal diimpor ke Indonesia, dan sebenarnya pasar Singapura
[url]http://finance.detik..com/read/2012/04/21/173317/1898112/1034/tahan-rugi-7-tahun-spbu-asing-tunggu-pembatasan-bbm-subsidi[/url]

Kebijakan Pemerintah tentang LGCC hanya menambah beban subsidi BBM


---------------------------------

Yaahhhh, wajar sajalah! Terlalu jauh berharap dari seorang Prabowo yang sudah menikmati manisnya laba yang besar bila jadi pengusaha atau pembisnis atau pemodal atau kapitalis, dengan repot-repot mempertimbangkan perekonomian rakyat seperti yang diamanahkan UUD 1945 itu. Padahal, adalah hak rakyat Indonesia juga untuk bisa menikmati kekayaan alam Indonesia ini, termasuk harga migas yang murah, tanpa mempersoalkan apakah dia kaya atau miskin, bisa beli mobil atau sekedar sepeda motor saja misalnya.

Di negeri kapitalis seperti AS, Jepang, Singapore, Uni Eropa, memang betul harga BBM disana sepenuhnya mengikuti harga BBM pasar internasional(harga keekonomiannya), tetapi Pemerintahnya balik menyantuni rakyatnya dengan memberikan fasilitas pelayanan publik yang baik, seperti sekolah gratis hingga Universitas (spt di Jerman dan Prancis itu contohnya), jaminan assuransi kesehatan yang baik untuk semua penduduknya (spt 'Obamacare' itu kalau di AS), harga makanan pokok yang di subsidi Negara (makanan pokok seperti daging, roti dan susu sangat murah di Uni Eropa), dana pensiun dan assuransi pengangguran, atau sistem transportasi yang modern, canggih tetapi terjangkau sebagian terbesar rakyatnya.

Di Indonesia? Selagi untuk layanan yang paling dasar saja untuk rakyat, pemerintah sekarang banyak yang gagal memenuhinya. Makanya sampai ada yang menyebut pemerintah sekarang ini gagal (fail) akibat memberikan layanan paling dasar saja kepada penduduknya, masih payah! Semua disuruh beli dan membayar penuh menurut harga pasar dunia. Gilak emang, rakyat Indonesia yang masih banyak miskin itu, dengan daya beli baru sekitar 3.000 dollar setahunnya, dipersamakan dengan kemampuan ekonomi rakyat-rakyat di negara maju dan kaya seperti AS, Jepang, Uni Eropa atau Singapore, yang daya beli masyarakatnya rata-rata sudah diatas 30.000 dollar, hampir sepuluh kali lipat pendapatan orang Indonesia rata-rata!