- Beranda
- Melek Hukum
[MELEK PRAPERADILAN] Tanya & Jawab Soal Praperadilan Tsk Budi Gunawan
...
TS
seCTe86
[MELEK PRAPERADILAN] Tanya & Jawab Soal Praperadilan Tsk Budi Gunawan
Quote:
Quote:
Praperadilan adalah upaya keberatan tersangka/terdakwa atau penyidik/penuntut terhadap hal-hal tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai.
Praperadilan diatur pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 95 sampai dengan 97 KUHAP. Kemudian PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
Quote:
Tidak, penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek praperadilan. Objek praperadilan terbatas, yaitu: (i)sah tidaknya penangkapan atau penahanan, (ii)sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan (iii)ganti rugi dan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke persidangan.
Quote:
Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan tidakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang ialah (berarti terbatas) (i)pemasukan rumah, (ii)penggeledehan, (iii)penyitaan yang tidak sah, juga (iv)penahanan tanpa alasan.
Jadi, sekali lagi, penetapan tersangka tidak dapat dibatalkan melalui praperadilan.
Quote:
Ya, ada beberapa kasus. Salah satunya yang sering dibicarakan adalah putusan praperadilan No. 038/pra.pid/2012/PN.JKT.SEL. Tetapi pembacaan terhadap kasus tersebut tidak bisa hanya sepenggal. Dalam kasus itu, hakim bukan menguji penetapan tersangka tetapi bukti yang cukup untuk melakukan penahanan. Jadi, kondisi tersangka pada saat itu ditahan. Budi Gunawan tidak ditangkap apalagi ditahan hingga hari ini.
Perlu diketahui juga, tersangka yang digugurkan status tersangkanya pada saat itu kembali diproses dan akhirnya dijatuhi vonis 2 (dua) tahun penjara.
Quote:
Pasal 63 UU KPK itu mengatur tentang gugatan kompensasi dan rehabilitasi terhadap tindakan KPK yang merugikan seseorang. Gugatan ini berbeda dengan permintaan praperadilan.
Kalau hal ini didalilkan dalam praperadilan Budi Gunawan, maka gugatannya tidak dapat diterima. Pengajuannya seharusnya kepada PN Jakarta Pusat (karena Pengadilan Tipikor berada dibawah PN Jakarta Pusat) bukan PN Jakarta Selatan.
Quote:
Praperadilan tidak dapat membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Jikapun permohonan Budi Gunawan dikabulkan, KPK dapat segera kembali menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK juga tidak dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Artinya, cepat atau lambat Budi Gunawan akan dihadirkan sebagai terdakwa dimuka persidangan. Praperadilan juga tidak dapat meniadakan kesalahan dan bukti yang cukup untuk penetapan tersangka Budi Gunawan. Praperadilan hanya menguji prosedur formil penetapan tersangka Budi Gunawan.
Quote:
Spoiler for chirpstory:
1. Menarik jg ikuti #TajukTempo pd @TempoInstitute yg menyinggung bhw Praperadilan tdk akan menghentikan perkara di KPK. cc @arifz_tempo
2. Belakangan bnyak pihak mulai dr Wapres, JK, Mabes Polri, Pengacara BG bhkan Tedjo bilang "tunggu praperadilan" utk tntukan soal BG.
3. Ini Tedjo [url]http://S E N S O RZiIsvKBxtM,[/url] ini JK [url]http://S E N S O RF4SyRowHrO,[/url] Pengacara BG jabarsatu.com/batal-dilantik… dll. Pokok e tunggu praperadilan!
4. Jd prtanyaan, apa iya putusan praperadilan bs mengehntikan penyidikan KPK? Sjauh mana kewenangan praperadilan? dll
5.Defenisi praperadilan diatur di Pasal 1 angka 10 KUHAP. Dari defenisi ini ada 3 kategori yg bs praperadilan.
6. Tweps yg ingin tahu dg cara mudah ttg aturan hukum acara pidana, trmasuk praperadilan bs buka: acarapidana(dot)bphn(dot)go(dot)id
7. Bagian lain yg mengatur praperadilan adalah Pasal 77-83, 95-97 dan 124 KUHAP & PP 27 Th 1983 ttg Pelaksanaan KUHAP
8. Tntu dari peraturan kt dpt menilai apakah praperadilan yg dilakukan saat ini tepat, putusannya bs brpengaruh pd kasus BG di KPK
9. Skrg kt tahu, praperadilan BG sdh diajukan ke PN Jaksel & akn disidang kmbali senin depan. Apa sbenarnya argumentasi BG?
10. Sjumlah ahli sdh merespon soal kekeliruan hukum dlm praperadilan jk yg diajukan adalah soal penetapan tersangka BG. Tp cukupkah?
11. Pengacara BG ini menyuruh kt bc Pasal 95 & 80 KUHAP. "Coba yg omong lihat penjelasan pasal 80 KUHAP dan pasal 95"
12. Mari kt lihat bunyi Pasal 80 & Penjelasannya. Trnyata ga bcra soal penetapan tersangka.
13. Bgmn dg Pasal 95 KUHAP? Ada yg menarik sptnya. Pd pasal ini diatur frase "tindakan lain". Trmasuk penetapan TSK?
14. Tindakan lain dijelaskan pd penjelasan Pasal 95 (1) KUHAP, yakni: pemasukan rumah, penggeledahan & penyitaan.
15. Lantas, darimana pihak BG bs menyimpulkan "Tindakan lain" pd Pasal 95 KUHAP trmasuk penetapan tersangka? Terobosan hukum? hmm...
16. Mmg ada Putusan No. 38 Th 2012 yg mbuat terobosan. Ini bunyi amarnya.
17. Mmg amar 2 Putusan Praperadilan 38 tsb hakim menyatakan tidak sah penetapan pemohon sbg Tersangka.
18. Jk bgtu, berarti tindakan BG mengajukan praperadilan trkait penetapan tersangkanya ada dasarnya? Sabar ya.. Kt ulas dulu Put 38 tsb..
19. ada perbedaan mendasar praperadilan BG dg Put 38. Dlm Put 38 ada pintu masuk melalui PENAHANAN. Shg masuk kompetensi praperadilan. BG?
20. Jk mbaca Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP td tntu sj soal Penahanan masuk ruang lingkup praperadilan. Ini dilihat dr "pintu masuk" ya
21. Tp ttg putusan, khususnya poin 2 yg batalkan status Tersangka Bahctiar, Hakim praperadilan dijatuhi sanksi o/ MA.
22. Surat Ketua Badan Pengawas MA itu menyatakan Hakim praperadilan 38 berbuat melebihi wewenang krn membatalkan status tersangka.
23. Lalu bgmn klanjutan kasus yg pernah dibatalkan status tersangkanya o/ Hakim Praperadilan? Diproses di pengadilan dan dinyatakan bersalah
24. Dari sini kt tahu, Put 38 tdk bs dgunakan sbg dasar utk mengulangi "kekeliruan" yg sm o/ Hakim dlm praperadilan BG. Kecuali? hmm
25. Kmbali ke Pasal 95. Sy berandai2, Hakim mbuat terobosan bhw "tindakan lain" mncakup penetapan tersangka. Cukupkah argumentasinya? Belum.
26. Mari bc Pasal 95 lg. Lihat kotak kuning. Trnyata kondisi yg hrs ada: perkara tdk diajukan ke pengadilan. Bgm BG?
27. Spt tuit @WJB__ Pasal 95 KUHAP yg dgunakan BG utk praperadilan sbenarnya adalah tuntutan ganti rugi, bkn pembatalan Tersangka.
28. Forum praperadilan di Pasal 95 utk ganti rugi tsb jg perlu dilihat trkait dg Pasal 1 angka 10 huruf c.
29. Skrg kt tahu, praperadilan dg Pasal 95, tdk trmasuk soal penetapan tersangka, tp GANTI RUGI dg syarat ksus blm diajukan ke Pengadilan.
30. Utk BG, prtanyaannya apakah ksusnya tidak diajukan ke pengadilan? Kt bs cek bhw BG baru jd tsk bulan lalu dan KPK tdk bs SP3 (dik/tut).
31. Pasal 40 UU 30 Th 2002: KPK tdk bwenang hentikan penyidikan & penuntutan. Shg smua ksus, hrs terus ke pengadilan.
32. Lalu, bgm mgkn praperadilan BG yg menurut loyernya mgunakan Pasal 95 KUHAP sbg landasan perlu ditunggu2 Presiden utk ambli keputusan?
33. Ok. Skrg kt buat pngandaian lg, Hakim buat terobosan ke-2 dg pake Ps 95. Bgm Putusan praperadilannya? Bisakah pengaruhi kasus BG di KPK?
34. Bentuk putusan Ps 95 diatur di Ps 96. Krn UU hanya atur tuntutan ganti rugi, maka putusannya tntu jg GANTI RUGI, bkn PEMBATALAN TSK.
35. Bntuk putusan adlah Penetapan. Nilainya brp? Mari lihat Pasal 9 PP 27 th 1983. Imbalan ganti rugi Rp5rb - Rp1jt.
36. Jd kt smakin paham, kalaupun Hakim praperadilan lakukan 2x terobosan, ttp sj putusan tdk boleh batalkan status tersangka.
37. Lalu, bgm dg penggunaan Ps 10 UU 48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman? Ada larangan pengadilan menolak perkara.
38. Pasal 10 UU KK tntu bukan cek kosong. Ada syaratnya: jika ada kondisi hukum tidak ada atau kurang jelas. Apakah Ps 95 KUHAP tdk jelas?
39. Prtanyaan trkait Ps 10 UU KK, apakah utk uji penetapan Tsk tdk ada hukumnya? Bknkah utk menguji bukti/materi ada di pengadilan tipikor?
40. Sy brandai2 lg, Hakim praperadilan gunakan Pasal 10 UU KK. Shg tdk menolak perkara. Apa yg trjadi? Hakim wajib memeriksa dan mengadili.
41. Jk hakim gunakan pasal 10 UU KK, hal itu hanya pintu masuk. Tntu sj hakim ttp wajib mematuhi ktentuan di KUHAP ttg praperadilan.
42. Shg hakim dlm memutus bs tdk mengabulkan permohonan atau justru menegaskan bhw stelah pemeriksaan dputuskan praperadilan tdk wenang.
43. Andi Hamzah pernah menulis: Praperadilan pada dasarnya merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Belanda Utk menangani upaya paksa.
44. Upaya paksa yg dmaksud spt penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dll.
45. Karena itulah, dg asumsi apapun bhkan ketika Praperadilan dikabulkan, scr hukum hal itu tdk bs menghentikan penyidikan di KPK.
46. Sehingga, Presiden Jokowi tidak perlu menunggu praperadilan utk mengambil keputusan trkait Kapolri.
>>>> Update..Update...Update...Update...Update...Update...Update <<<<
Quote:
Sesuai UU KUHAP Pasal 83 (1)
Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81
tidak dapat dimintakan banding
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan
tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
Mari kita hargai dan hormati keputusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam hal ini mengabulkan gugatan Budi Gunawan. Intinya adalah Proses Pemberantasan Korupsi harus terus berjalan dan Hukum Harus Ditegakan.
Kita tunggu pernyataan dari pihak KPK tentang langkah-langkah apa saja yang akan dijalankan pasca dikabulkannya permohonan BG. Mengingat Sprindik terkait BG dinyatakan tidak sah yang berarti proses peyidikan harus dihentikan karena tidak ada dasar.
Kita tunggu pernyataan dari pihak KPK tentang langkah-langkah apa saja yang akan dijalankan pasca dikabulkannya permohonan BG. Mengingat Sprindik terkait BG dinyatakan tidak sah yang berarti proses peyidikan harus dihentikan karena tidak ada dasar.
Diubah oleh seCTe86 16-02-2015 04:26
0
32.7K
267
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Melek Hukum
7.6KThread•2.1KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru