Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta tak mau menerbitkan surat
utang (obligasi) untuk membiayai
anggaran. Karena Pemprov DKI
mempunyai sisa lebih pembiayaan
anggaran (SILPA) Rp 10 triliun.

Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama
(Ahok) mengatakan, pihaknya tidak mau
menjual surat utang yang besarannya
hanya Rp 1 triliun, karena besarnya SILPA
Pemprov DKI.


"Kalau ada yang minjemin Rp 100 triliun
mau. Bukan alergi pinjaman. Selama kita
masih bsa, kan ngak lucu kan kita sisa
saja hampir Rp 10 trilun, masa
meminjam," ujar Ahok di Balai Kota,
Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Dikatakan Ahok, jika memang Pemprov
DKI tidak mempunyai anggaran atau
uang, maka bisa dimaklumkan berutang.


"Beda halnya kalau kita tidak cukup uang.
Artinya kalau kita bsa memanage dengan
baik anggaran kita, kita nggak perlu
pinjam uang. Belum lagi soal pajak, ada
lagi PBB masuk. Kalau pajak-pajak itu
bisa masuk, pajak online bisa masuk,
diperkirakan pajak online itu, merem
saja, bisa dapat tambahan 25-30 persen,"
tutur Ahok. ]


Pemprov DKI, ujar Ahok, berencana
untuk menaikkan tarif-tarif pajak reklami
seperti pajak reklame dengan layar LED
berdasarkan durasi iklannya. Ini
dilakukan Ahok sehingga pendapatan
Pemprov bisa makin besar. Kemudian,
NJOP rumah mewah juga direncanakan
naik, sementara rumah susun diturunkan.
Agar ada pemasukan PBB senilai Rp 1,2
triliun di tahun ini.

sumber
[url]http://m.detik..com/finance/read/2013/04/05/164551/2212750/4/[/url]


banyak dinas2 pada kangker(kantong kering) di jaman jokowi ahok