Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penerbitan Surat Edaran terkait penyebutan nama terhadap Presiden Joko Widodo khusus cukup dengan Bapak Jokowi merupakan perintah Sekretariat Kabinet agar terwujud keseragaman penyebutan nama dan jabatan Presiden.

"Itu perintah Setkab bahwa kalau dalam acara resmi tidak perlu 'Yth Bapak Ir. Haji Joko Widodo', jadi disingkat saja menjadi 'Yth Presiden Indonesia Bapak Jokowi'. Karena kalau Presiden ke daerah kan ada yang menyebut Jokowi, Joko Widodo atau insinyur Joko Widodo. Jadi biar seragam saja," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/2) kemarin.

Tjahjo menyebutkan, Surat Edaran yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2015, sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi antara Presiden dengan para bupati-wali kota, meminta penyeragaman penyebutan nama Presiden Joko Widodo disingkat menjadi Jokowi.

"Bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan jabatan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di provinsi, kabupaten dan kota, penyebutannya sebagai berikut: YANG TERHORMAT, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, BAPAK JOKOWI," demikian isi surat edaran yang ditujukan kepada sekretaris provinsi dan sekretaris kabupaten/kota se-Indonesia itu.

Merdeka.com- Saat masih menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sudah lebih dulu akrab dengan panggilan Jokowi. Sapaan itu sudah melekat hingga dia menjadi presiden setelah memenangkan pilpres 2014 lalu.

Saat Joko Widodo menjadi presiden, banyak pejabat daerah yang sungkan memanggilnya dengan nama sapaan Jokowi. Dalam berbagai acara resmi, penyebutan nama resmi selalu disampaikan dengan 'Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo'. Namun ada juga beberapa pejabat daerah yang sudah lebih dulu kenal Jokowi terutama dari kalangan PDIP menyapa dengan 'Bapak Jokowi' saja.

Rupanya perbedaan panggilan ini membuat Kemendagri sampai perlu membuat surat edaran resmi. Surat dengan Nomor 100/449/SJ tertanggal 26 Januari 2015 ditujukan kepada kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Isinya mengatur penyebutan nama presiden dalam acara kenegaraan atau acara saat Jokowi mengunjungi daerah-daerah. Dalam surat itu, Kemendagri menyatakan, penyebutan nama presiden cukup dengan 'Bapak Jokowi', tidak perlu nama lengkap Joko Widodo.

Surat itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung atas nama Mendagri Tjahjo Kumolo. Surat juga ditembuskan kepada Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat pertemuan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para Bupati sewilayah Pulau Sumatera pada hari Kamis, 22 Januari 2015 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan jabatan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di Provinsi, Kabupaten dan Kota, Penyebutannya sebagai berikut: "YANG TERHORMAT, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK JOKOWI"

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, penerbitan surat edaran itu merupakan perintah Sekretariat Kabinet agar terwujud keseragaman penyebutan nama dan jabatan Presiden.

"Itu perintah Setkab bahwa kalau dalam acara resmi tidak perlu 'Yth Bapak Ir. Haji Joko Widodo', jadi disingkat saja menjadi 'Yth Presiden Indonesia Bapak Jokowi'. Karena kalau Presiden ke daerah kan ada yang menyebut Jokowi, Joko Widodo atau insinyur Joko Widodo. Jadi biar seragam saja," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/2) kemarin.

Panggillah dia, “Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi.” Demikian edaran dari Sekjen Kemendagri Yuswandi Temenggung, yang diterbitkan 26/1/2015.

Penyebutan untuk Presiden Joko Widodo itu berlaku untuk acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di provinisi, kabupaten, dan kota.

Kenapa harus begitu, hanya disebutkan dalam edaran, “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden…”

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, kepada Tempo hari ini (6/2/2015) mengatakan, “Apa relevansinya, urgensinya, dan signifikansinya? Sebaiknya Kemendagri tak usah lebay.”

Di daerah, misalnya Kabupaten Kulon Progo, DIY, edaran Kemendagri itu sudah terpampang dalam laman pemkab sejak Kamis (5/2/2015).

Nama panggilan Jokowi muncul setelah Joko Widodo dewasa dan berbisnis mebel ekspor. Nama itu disematkan oleh Bernard, salah satu pelanggannya dari Prancis, 22 tahun silam. Pada saat pelantikan Presiden, Oktober 2014, Bernard diundang ke Jakarta, dan dia tak menjelaskan nama lengkapnya.

Kenapa Bernard mengarang nama Jokowi? Oleh The Jakarta Post dia dikutip, “[The nickname] was to make addressing him simpler.”

Presiden sebelum Jokowi juga punya nama panggilan akrab namun tak semuanya disapakan dalam acara kenegaraan. Misalnya Bung Karno (Soekarno), Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Mega (Megawati Soekarnoputri), dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Abreviasi SBY dikenal luas setelah dia jadi presiden.