Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2...terjerat-hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi butuh pelaksana tugas (plt) sementara apabila semua pimpinan saat ini berstatus tersangka Badan Reserse dan Kriminal Polri. Namun, penunjukan plt diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mengakui jika kejadian penetapan tersangka hampir seluruh pimpinan pernah terjadi saat KPK Jilid II. Ketika itu, tiga pimpinan KPK menjadi tersangka dan ditahan.

"Kalau kami belajar dari kasus terdahulu memang dulu pernah ada, ketika ada kekosongan karena tiga pimpinan KPK waktu itu Pak Antasari, Pak Chandra Hamzah, dan Pak Bibit Samad sebagai tersangka di Polri. Bahkan ketiganya ditahan waktu itu," kata Johan melalui pesan singkatnya, Jumat (6/2/2015).

Saat itu, kata Johan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan membentuk tim delapan dan mengangkat plt. "Presidennya waktu itu Pak SBY membentuk tim delapan yang kemudian diangkatlah plt sementara untuk menjalankan roda kepemimpinan di KPK," ujarnya.
Namun jika kejadian berulang kembali, Johan mengaku KPK tak tahu apa akan ada plt lagi atau pimpinan baru.

Sebab, kata dia, langkah strategis penentuan pelaksana tugas atau pimpinan baru untuk memimpin KPK berada di tangan Presiden Joko Widodo. KPK pun menyerahkan semuanya kepada Jokowi.

"Apakah cara-cara itu dilaksanakan kalau pimpinan KPK semuanya menjadi tersangka ataukah tidak, semua terserah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena Presiden itu adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara yang membawahi semuanya," kata Johan.

Kira-kira siapakah Plt Sementara KPK yang akan akan dipilih oleh Jokowi? Apakah pilihan dari Presiden Jokowi nantinya akan menyebabkan pro kontra kembali?