Wow, 33 Tahun Mati, Jalur Madiun-Ponorogo akan Dihidupkan Lagi

Tekad PT KAI untuk mengembalikan kejayaan transportasi massal nampaknya bukan sekadar angan-angan. Di Jawa Timur, jalur kereta api jurusan Madiun-Ponorogo yang tidur panjang selama 33 tahun bakal dihidupkan kembali.

Manajer Humas PT KAI Daops 7 Kota Madiun, Supriyanto, mengatakan rencana pembukaan jalur madiun-Ponorogo itu untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dari arah Madiun ke Ponorogo dan sebaliknya.

“Saat ini sudah direncanakan, karena jalur kendaraan Madiun-Ponorogo bakal macet,” paparnya saat ditemui Madiunpos.com di ruang kerjanya, Kamis (5/2/2015).

Supriyantio menjelaskan, jalur Madiun-Ponorogo memiliki panjang sekitar 58 kilometer. Jalu tersebut, terakhir digunakan pada 1982. Jalur tersebut terbentang antara Stasiun Besar Madiun menuju Stasiun Sleko, Pagottan, Mlilir, Ponorogo hingga Slahung.

“Pembukaan lintas cabang ini akan menjadi solusi saat kepadatan lalu lintas dari dan ke Madiun serta sebaliknya, meninggi. Pengurangannya bisa mencapai 50 persen,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, pengaktifan jalur tersebut sama seperti yang dilakukan PT KAI Jogja yang menghidupkan jalur Solo-Wonogiri Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, jika jalur itu disetujui untuk dibuka kembali, otomatis sejumlah stasiun yang sudah mati harus dihidupkan lagi. Rel yang sudah tertutup bangunan, juga harus diperbaiki dengan berbagai pembongkaran.

Ia mengatakan, untuk pembongkaran jelas akan membutuhkan biaya yang amat besar. Namun, hal itu menjadi kewajiban pemerintah daerah demi kelancaran lalu lintas di daerah setempat.

“Untuk mewujudkannya harus membahasnya terlebih dahulu dengan tiga pemda yang dilewati jalur, yaitu Pemkot Madiun, Pemkab Madiun, dan Pemkab Ponorogo,” katanya.

Rencana PT KAI untuk menghidupkan kembali jalur Madiun-Ponorogo nampaknya tidaklah semulus jalan tol. Pasalnya, di atas dan sekitar jalur kereta yang telah mati sejak 1982 tersebut, kini tumbuh hunian mencapai 700-an unit.

Manajer Humas PT KAI Daops 7 Kota Madiun, Supriyanto, tak memungkiri adanya persoalan hunian di atas lahan PT KAI. Berdasarkan catatan PT KAI, setidaknya ada 700-an hunian yang berdiri di atas dan sekitar rel aset PT KAI.

“Ini memang yang akan menjadi masalah. Kalau secara hukum, tanah-tanah yang ditempati warga tersebut tetap menjadi aset PT KAI,” paparnya saat ditemui Madiunpos.com di ruang kerjanya, Kamis (5/2/2015).

Supri menjelaskan, status tanah yang ditempati warga selama ini adalah sewa. Mereka yang setiap tahun membayar uang sewa kepada PT KAI rata-rata dipakai untuk hunian. Ada yang membangun rumah semi permanen, permanen, bahkan tak jarang berujud bangunan mewah.

“Selama aset tersebut belum terpakai, memang disewakan agar lebih produktif. Ketika lahan mau dipakai PT KAI, ya mereka harus siap pindah. Itu konsekuensinya,” paparnya.

Meski demikian, kata Supriyanto, masalah yang timbul ketika lahan diminta kembali oleh PT KAI, biasanya tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, mereka sudah menempati lahan tersebut cukup lama sampai tak terasa bahwa itu lahan PT KAI.

Kebanyakan penghuni bahkan tak rela menyerahkan kembali lahannya dengan dalih telah dibangun rumah dengan biaya sendiri, minta kompensasi, bahkan ada yang menolak pindah dengan dalih sudah mengantongi surat hak milik atau sertifikat.

“PT KAI nantinya akan melakukan sosialisasi dahulu sebelum mengeksekusi lahan. Tujuannya untuk meminimalkan dampak sosial akibat pengembalian lahan,” paparnya.