intelijen – Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM), Diasma Swandaru, mensinyalir adanya skenario sistematis penghancuran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan ‘mengkultuskan’ Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Di saat pemerintahan berjalan baik yang dipuji hanya Jokowi, PDIP tidak. Ini tidak adil. Tetapi jika pemerintahan buruk, yang dihajar PDIP,” tegas Diasma Swandaru dalam keterangannya kepada intelijen (03/02).

Swandaru meminta semua pihak untuk melihat secara obyektif dan jernih posisi Joko Widodo sebagai Presiden yang diusung PDIP. “Sejak penentuan Capres hingga penyusunan kabinet pun, PDIP menghormati hak prerogratif Presiden dalam menentukan sikap dan pilihannya. Bahkan kerelaan sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu, keterwakilan kader PDIP di empat pos kementerian,” papar Swandaru.

Menurut Swandaru, PDIP selalu mengambil posisi ‘tidak memaksakan kehendak’. “Ini menjelaskan bahwa PDIP dengan penuh kesadaran tidak memaksakan kekuasaannya karena adanya kesadaran bahwa mengelola Indonesia tidak bisa sendiri tetapi bersama-sama segenap eleman bangsa yang lainnya,” tegas Swandaru.

Lebih lanjut, Swandaru mensinyalir adanya skenario memisahkan Jokowi dan PDIP, dengan memanfaatkan karakter Megawati Soekarnoputri yang ‘tidak mudah dipengaruhi’.

“Saya masih percaya, Jokowi beberapa bulan ke depan, dengan jurus jitu yang tidak disadari pengamat dan publik. Semua akan kembali pada keseimbangan. Terlebih PDIP sebagai partai pemerintah harus menjaga Jokowi-JK, tidak hanya lima tahun, namun juga untuk periode kedua,” kata Swandaru.

Terkait konflik KPK-Polri, Swandaru menduga adanya pihak-pihak yang mengail di air keruh. “Bisa diduga ada yang mengail di air keruh konflik KPK-Polri. Ada yang diam-diam meloloskan MoU RI-Freeport, dan memasukkan kontrol atas minyak sebagai bagian membangun poros mafia minyak baru,” pungkas Swandaru.