Masih Jadi Ketua PDIP, Puan Langgar Komitmen

Jakarta -Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai keberadaan Puan Mahari dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melanggar komitmen Presiden Joko Widodo. Status itu mestinya ia tanggalkan ketika dilantik sebagai menteri. "Ini kan perintah presiden," ujarnya ketika dihubungi, Senin, 2 Februari 2015.

Posisi Ketua DPP PDIP bidang Politik hingga kini masih disandang Puan Maharani. Anggota PDIP, TB Hasanuddin, menjelaskan, posisi itu baru akan dilepas Puan setelah Kongres PDIP pertengahan tahun ini. Sikap Puan tersebut dianggap melanggar komitmen. Sebab, semua menteri yang berlatar belakang parpol diminta Jokowi mundur dari tugas partai.

Menurut Yunarto, alasan itu tidak bisa diterima lantaran Jokowi meminta komitmen itu kepada para menterinya yang berasal dari latar belakang parpol. Ia menduga soal ini muncul karena tekanan dari partai pengusungnya. "Kompromi itu ada batasannya. Kalau itu betul terjadi, artinya Jokowi masih terkungkung oleh kekuatan politik," ujarnya.

Yunarto menjelaskan, Jokowi dan para menterinya bukanlah petugas parpol. Hubungan mereka dengan partai politik mestinya bisa saling menguntungkan. Sebab, performa presiden yang baik dengan sendirinya akan mendongkrak performa parpol. "Sejarah membuktikan, saat Jokowi dicalonkan sebagai presiden, saat itu pula suara PDIP terdongkrak," katanya.

SUMBER..........