AKARTA - Pihak Istana Kepresidenan mengaku tak tahu bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani masih memegang jabatan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Puan tercatat masih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik PDI Perjuangan.

Padahal, Presiden Joko Widodo sejak awal sudah menegaskan bahwa para pembantunya di Kabinet Kerja tidak boleh merangkap jabatan di partai politik. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pun mengaku tidak tahu persis posisi Puan saat ini di PDIP.

"Saya tidak tahu bahwa Mbak Puan masih merangkap jabatan. Nanti akan kami konfirmasi," ujar Seskab Andi Widjajanto di Jakarta, Senin, (2/2).

Andi menampik anggapan bahwa hal itu adalah keistimewaan yang diberikan presiden pada putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tersebut. Menurut Andi, dalam undang-undang para menteri diberi waktu tiga bulan untuk melepas jabatannya di parpol. Itu juga berlaku bagi wantimpres.

"Saya harus konfirmasi dulu. Setahu saya memberlakukan itu umum untuk semua menteri dan pejabat-pejabat setingkat menteri. Termasuk Wantimpres. Wantimpres diberikan waktu secara UU tiga bulan untuk mengundurkan diri dari jabatan apapun, termasuk jabatan di partai," tegas Andi.(flo/jpnn)

Sumber

Cie....cie... session berapa nih antara omongan sama tindakan beda..

baru tau gw ada UU nunggu 3 bulan. Bukannya malah enggak ada ? Kalau ada buatnya kapan ? Soalnya dijaman SBY rangkap jabatan memang boleh, tapi SBY enggak ngomong melarang rangkap jabatan.



............................. ;