Jakarta - Pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dinilai bisa menjadi sindiran bagi parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Parpol pendukung KIH disarankan melakukan evaluasi agar tidak terlalu mengintervensi Jokowi dalam pemerintahan.

"Ini bisa jadi sindiran juga buat partai koalisi untuk bercermin. Harusnya koalisi memberikan dukungan kepada jokowi. Tapi, ini malah menekan, mengintervensi," kata kolumnis politik, Fachry Ali, usai diskusi perspektif di Gado-Gado Boplo, Jl Theresia, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Kedatangan Prabowo untuk menemui Jokowi justru membuat citra positif di mata publik buat Koalisi Merah Putih (KMP). Mantan Danjen Kopassus itu dianggap negarawan dan tidak memiliki perasaan dendam meski kalah di Pemilu Presiden.

"Pak Prabowo itu seorang patriotik. Pertemuan itu adalah surprise. Secara moral dia memberikan eksplisit bantuan politik ke kawannya. Karena persoalan bangsa yang dipertaruhkan. Justru parpol pendukung Jokowi bukan partai patriotik," tutur pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia itu.

Ketika ditanya bisakah pertemuan ini menjadi sinyal kemungkinan Jokowi menyeberang ke Koalisi Merah Putih, Fachry menegaskan hal ini sulit dilakukan Jokowi karena menjadi sangat dilematis buat mantan Gubernur DKI itu.

"Secara taktis dia baru 100 hari. Artikulasi dia belum berjalan sesuai harapan. Sulit dia melakukan itu. Tapi, kalau dia mundur dari partai, dan ada jaminan seluruh rakyat untuk mendukung dia, itu gak masalah," sebutnya.

Terkait persoalan antara KPK dengan Polri, dia mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan suara tim independen. Bukan sebaliknya mendengarkan dan menjalankan Dewan Pertimbangan Presiden yang seolah-olah memiliki keinginan sama dengan parpol pendukung di KIH.

"Jokowi harus dengar suara tim sembilan, kan itu ada Buya Syafi'i Maarif. Orang-orang ini memberikan kekuatan moral, dari kekuatan resmi, ini yang survive," katanya.