Sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sedang berada dalam masalah yang berat. Bagaimana tidak? Pertemuan antara Samad dengan petinggi partai PDIP, Hasto Kristiyanto dan Tjahjo Kumolo ternyata mulai terungkap kebenarannya bukan sebagai fitnah seperti apa yang menjadi reaksi Samad saat hal tersebut terungkap ke publik.

Terungkapnya pertemuan Samad – Hasto di Menara Capital bermula dari munculnya artikel di Kompasiana yang berjudul ‘Rumah Kaca Abraham Samad’. Lihat: Kompasiana - Rumah Kaca Abraham Samad Artikel tersebut langsung mendapat perhatian publik. Bukan hanya artikel Rumah Kaca saja, setelah artikel tersebut Hasto mengadakan Konferensi Pers untuk membeberkan pertemuan Samad dengan Hasto atas inisiatif D1 dan D2. Lihat: Tempo - Soal Pertemuan Samad, Hasto Minta KPK Diselamatkan Seusai konferensi Pers ini, Samad membantah dengan menyatakan kalau hal tersebut adalah fitnah. Lihat: Detikcom - Abraham Samad Tegaskan Tudingan Hasto Fitnah Belaka Bukan hanya membantah, Samad sebagai Ketua KPK menangis dengan mengatakan ada upaya penghancuran KPK dengan fitnah yang ditujukan kepadanya. Lihat: Vivanews - Abraham Samad Menangis

Kemarin, kebenaran hal tersebut semakin nyata jelas terungkap. Apa yang ditulis dalam artikel Kompasiana ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ dan Konferensi Pers yang diadakan Hasto, dibenarkan oleh pemilik apartment Menara Capital. Pada saat itu Samad menemui Hasto dan Tjahjo memakai topi dan masker seperti yang Hasto jelaskan pada Konferensi Pers. Lihat: Detikcom - Pemilik Apartemen Supriansa: Samad Selalu Memakai Masker Saat Bertemu

Dari fakta-fakta tersebut, saya melihat bahwa Samad telah melakukan kebohongan besar disini. Samad hanyalah seorang politisi yang haus akan jabatan (Cawapres). Haus jabatan Samad ini mencerminkan kalau dirinya bukanlah seseorang yang benar-benar berniat untuk memberantas tuntas Korupsi di negeri ini.

Nasib Samad kini berada di ujung tanduk karena Samad telah melanggar etika seorang pimpinan KPK.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Samad adalah Pelanggaran Kode Etik KPK No. Keputusan No.6/P-KPK/02/2004, yaitu:

-Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu apapun kepada siapapun juga
-Menerima Langsung atau Tidak Langsung Dari Siapapun Juga Suatu Janji Atau Pemberian
-Setia Mempertahankan dan Mengamalkan Peraturan Perundang-undangan
-Senantiasa Sungguh-Sungguh dan Jujur
-Menolak atau Tidak Menerima Atau Mau Dipengaruhi Oleh Campur Tangan Siapapun.
-Bertentangan dengan kewajiban dan Hukum

a) menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, layak dan pantas.
b)pasal 6 ayat 1 (m) : “menghilangkan sikap arogansi dan sektoral”
c) pasal 6 ayat 1(n) : “Mengindentifikasi setiap kepentingan yang timbul atau mungkin benturan kepentingan yang timbul dan memberitahukan ke pemimpin lainnya sesegera mungkin.
d) pasal 6 ayat 1 (q) menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi substansi keputusan
e) pasal 6 ayat 1 (r) : “memberitahukan dengan kepada pimpinan lainnya mengenai pertemuan dengan pihak lain dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan tugas maupun tidak.
f) pasal 6 ayat 1 (u) : “Membatasi pertemuan di ruang publik seperti di hotel, restoran atau lobi kantor atau hotel atau di ruang publik lainnya.

Saya senang mendengar terungkapnya skandal Samad ini karena tentu saja hal ini akan menjadi hal yang bagus untuk lembaga seperti KPK. Kenapa? KPK dapat dibersihkan dari orang-orang kotor seperti Samad ini. Tentu saja pelanggaran tersebut harus segera diusut tuntas, Samad pun seharusnya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK atas dasar hal-hal tersebut. Kalau saja Samad menolak untuk dicopot, tentu saja hal ini akan melemahkan kepercayaan publik pada KPK. Bahayanya, jika publik sudah luntur kepercayaannya, semakin lama KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi akan hancur. Kehancuran KPK inilah yang sudah ditunggu oleh para koruptor. Para koruptor akan tersenyum bahagia melihat kehancuran KPK.

Sebaiknya saat ini semua pihak mendukung pengusutan kasus Abraham Samad juga kasus yang menerpa Budi Gunawan hingga tuntas. Saya pun setuju kalau Budi Gunawan dibatalkan menjadi Kapolri, juga seharusnya Samad dicopot sebagai ketua KPK untuk fokus menghadapi pelanggaran yang Samad lakukan.

Sebagai penegak hukum, sudah seharusnya Polri dan KPK bersih dari pelanggaran hukum. Jikalau ada yang melanggar hukum, usut kasusnya sampai tuntas dan copot jabatannya. Polri dan KPK harus segera membersihkan ‘tubuh’ mereka dengan mengusut tuntas kasus Budi Gunawan dan mencopot Abraham Samad.