JAKARTA, Kompas.com— Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya menilai salah jika beranggapan Presiden Joko Widodo masih menjadi petugas partai. Menurut dia, dalam beberapa kasus, Jokowi telah menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi menjadi petugas partai.

"Sebaliknya, Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya kini sedang menjadi magnet politik bagi siapa saja," kata Yunarto kepada Kompas.com, Jumat (30/1/2015).

Yunarto mencontohkan, dalam pemilihan orang-orang yang duduk di kursi kabinet, misalnya, PDI Perjuangan justru tidak mendapatkan jatah kursi menteri yang cukup signifikan. Padahal, partai berlambang banteng itu adalah kendaraan politik Jokowi.

Dalam hal lain, Jokowi secara tegas melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak transaksi keuangan mencurigakan milik calon menteri.

Hasilnya, ada sejumlah calon menteri yang mendapat "rapor merah dan kuning", salah satunya yaitu Komjen Budi Gunawan. (Baca: KPK Sudah Ingatkan Jokowi soal Catatan Merah Budi Gunawan)

Contoh lain, kata Yunarto, dalam pemilihan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan. Ia melihat awalnya kompromi antara Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal calon kepala Polri.

Namun, ketika KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Jokowi memutuskan menunda pelantikan meskipun DPR telah menyetujui Budi sebagai kepala Polri.

"Dalam pemilihan Kapolri ini, betul di awal Jokowi terlihat kompromi dengan Mega sehingga ada partai yang merasa terlalu ge-er jika Jokowi masih menjadi petugas partai mereka. Tetapi, setelah dia menjadi tersangka, giliran Jokowi yang mengambil sikap berbeda," katanya.