Propaganda pemerintahan Joko Widodo
saat menaikkah harga BBM bersubsidi
pada November lalu dengan
menyatakan akan mengalihkannya ke
sektor produktif ternyata tidak benar-
benar dilakukan. Dalam RAPBN-P 2015
yang diajukan pemerintah ke DPR RI,
ternyata hampir 73 triliyun Rupiah-nya
digunakan untuk menambah modal
BUMN.
“Ada yang membuat saya prihatin saat
ini ketika membahas RAPBN yang
diajukan oleh pemerintah, subsidi BBM
dihapus, katanya untuk sektor
produktif. Tapi kenapa dialokasikan
72,97 T untuk memperkuat modal
BUMN. Padahal sebagiannya sudah IPO
(terbuka),” terang anggota DPR Yudi
Widiana Adia, 28 Januari 2015.
Ia mengaku tidak bisa menerima logika
pemerintah tersebut.
“Bukankah ini namanya mengalihkan
subsidi untuk 250 juta orang kepada
segelintir orang yang di BUMN?
Logikanya kemana ya?” katanya retoris.
Saat menaikkan harga BBM tahun lalu,
Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro mengatakan bahwa
Indonesia menghemat hingga 106
triliyun Rupiah anggaran subsidi.


sumber