TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, pemerintah akan menghapuskan program beras untuk warga miskin (raskin) pada tahun 2016 mendatang.

Menurut Puan, penghapusan tersebut diharapkan merangsang masyarakat untuk menuju swasembada pangan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah berharap program raskin. Ini hanya diteruskan tahun 2015 saja. Bukan negara tidak hadir, karena kami berharap tahun 2016 rakyat Indonesia akan lebih baik kesejahteraannya daripada tahun 2015," kata Puan saat menghadiri acara peluncuran program Penyaluran Raskin 2015 Tingkat Nasional di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2015).

Faktor yang membuat program raskin dihapus adalah banyaknya masalah-masalah dalam penyaluran. Dari jatah 15 kilogram beras yang seharusnya diterima, lanjut Puan, terkadang masyarakat yang berhak tidak menerima secara utuh.

"Raskin ini banyak sekali masalahnya di lapangan. Titik lemahnya ada di desa-desa. Datanya kita sudah didapat dari rekomendasi BPK dan KPK. Jadi tolong kepala daerah bersikap bijaksana," ucapnya.

Puan menambahkan, pada tahun 2016 mendatang, pemerintah akan berusaha keras mencari solusi yang lebih baik untuk rakyat. Meski demikian, putri dari Megawati Soekarnoputri ini belum bisa menjawab kompensasi dari penghapusan program Raskin.

"Kita evaluasi per tiga bulan (penyalurannya), bagaimana kendala-kendala di lapangan apakah bisa kami perbaiki atau tidak," ujarnya.

"Apakah diganti, dirubah, atau tidak ada sama sekali itu yang mesti kita cermati di Kementrian terkait. Saya tidak mau diapakan, yang pasti 2016 masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan langsung kami salurkan kepada rakyat," lanjut Puan.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengingatkan, hak rakyat untuk memperoleh beras dengan harga murah dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan dicuri atau diselewengkan.

"Kalau ada rakyat yang tidak sampai mendapatkan haknya lapor ke saya biar saya evaluasi. Ini hak rakyat, milik rakyat dan harus sampai ke rakyat," kata Puan saat memantau pembagian beras miskin atau raskin di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Rabu (28/1/2015).

Acara pembagian raskin itu dihadiri di antaranya oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan para kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat.

Di hadapan pemerintah daerah, Puan mengatakan, dirinya mendengar masih banyak warga miskin yang mendapatkan jatah raskin kurang dari 15 kilogram.

"Setelah saya melakukan evaluasi masalahnya ada di titik bagi. Rakyat yang seharusnya mendapat haknya sebesar 15 kilogram, tapi di lapangan tidak sampai 15 kilogram," ungkap Puan.

Oleh karena itu, kata Puan, seluruh jajaran pemerintah di pusat dan daerah jangan ada yang menyelewengkan hak rakyat mendapatkan raskin. Ia pun meminta masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan jika menemukan penyelewengan.
"Laporkan! Kita akan evaluasi per tiga bulan," ujar Puan.

Puan kemudian meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan raskin kepada masyarakat. Menurutnya, beras raskin jangan terlalu lama disimpan di gedung Bulog hingga menjadi busuk.Puan mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukannya juga mengungkapkan fakta bahwa sebagian masyarakat juga memperoleh beras busuk. "Pemerintah sudah memberikan anggaran ke Bulog untuk memperbaiki gudang-gudang Bulog. Beras jangan terlalu lama disimpan di Bulog. Jangan ditahan. Semua harus mendapatkan haknya," ujar Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut menyukseskan tekad pemerintah mewujudkan swasembada beras.

"Kita negara besar gemah ripah loh jinawi, tapi kenapa berasnya tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia. Kita harus swasembada beras," ujar Puan.

Puan secara khusus kemudian meminta Provinsi Jawa Barat untuk bisa menjadi salah satu wilayah lumbung beras di Indonesia.

"Tadi pak gubernur bertekad Jawa Barat sebagai swasembada beras. Coba buktikan. Nanti kita cek lagi apakah benar," ujar Puan.