Perseteruan antara Polri dan KPK semakin memanas setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan dari Kapolri. Tak hanya ditingkat elit, konflik yang berawal dari kasus ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK memunculkan aksi demonstrasi dikalangan masyarakat.

Hal itu misalnya dapat dilihat dari adanya aksi demonstrasi di depan gedung Istana Negara, tempat berkantornya Presiden Jokowi. Ratusan massa aksi tampak memadati sepanjang jalan Merdeka Utara itu. Berbagai perlengkapan alat aksi mereka bawa, mulai dari poster dan spanduk gambar Abraham Samad. Poster dan Spanduk warna merah bertuliskan 'Pecat dan Adili Abraham Samad, Sterilkan KPK dari Politik Praktis Abraham Samad'.

Sementara itu, mobil komando yang dijadikan tempat meletakannya pengeras suara dihadapkan pada gedung Istana Negara agar Presiden Jokowi mendengar apa yang mereka suarakan. Puluhan personel polisi juga tampak menjaga-jaga untuk mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan organisasi yang mengatasnamakan 'Relawan Nasional' ini.

Koordinator Lapangan Aksi Relawan Nasional, Mochamad Sifrans mengatakan, bahwa KPK telah menjelma menjadi lembaga politik karena para pimpinannya terus manuver politik penuh retorika seperti seorang politisi untuk kepentingan pragmatisnya. Menurut Sifans, manuver politik lembaga ad hoc ini telah dilakukan berulang kali.

"Seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap buol, kasus simulator SIM, suap impor daging sapi," katanya.

Ia menuturkan, bahwa Abraham Samad dan Adnan Pandu secara sah melakukan pelanggaran kode etik. Bahkan, katanya, belakangan Abraham Samad bertingkah kembali dengan melakukan manuver politik kepada PDIP. Jika manuver politik ini benar dilakukan oleh Abraham, kata dia, dapat dikategorikan pelanggaran luar biasa atas etika pejabat publik.

"KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi telah dijadikan alat kepentingan Abraham Samad untuk ambisi politik pragmatisnya," pungkasnya.

Sifans menambahkan bahwa pelanggaran seorang Abraham Samad kali ini tidak dapat ditolerir karena sudah melangkah jauh dari asas kepatutan etika moral seorang pimpinan lembaga Penegak hukum seperti KPK. Namun, tragisnya, dalam situasi saat ini ada kelompok kepentingan yang mencoba memberikan hak imunitas (kekebalan hukum) kepada pimpinan KPK. Hak imunitas itu, kata dia, sangat cederai asas kesamaan dimuka hukum.

"Mereka tentunya akan menjadikan Pimpinan KPK sebagai malaikat, padahal tangan mereka telah berlumuran darah karena telah merekayasa bahkan diduga melakukan transaksi kasus hukum selama ini. Nuansa politis lebih kental daripada penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh KPK," katanya.

Maka dari itu, Sifans mengatakan bahwa Relawan Nasional menilai bahwa perlu dilakukan penyelamatan terhadap KPK dari kekuatan asing dan politik tertentu. Penyelamatan KPK misalnya bisa dilakukan dengan cara Jokowi memecat Abraham Samad karena dia telah menjadikan KPK sebagai alat untuk mengejar ambisi politiknya.

"Mendesak kepada Dewan Etika KPK untuk mengadili Abraham Samad karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi," katanya.

Sumber: http://news.merahputih.com/nasional/...medium=twitter