Bangun tidur hoaaaam
semiga mimpi ane jadi kenyataan gan.

Jakarta - Cyrus Network kembali menggelar
survei politik, kali ini untuk mengevaluasi
kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla melalui penilaian
dukungan publik. Hasilnya, dukungan publik
masih sangat kuat dan hanya turun 2
persen terhadap Jokowi-JK.


"Sebanyak 70 persen responden yakin
bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan
membawa perbaikan dan kesejahteraan
bagi Indonesia. Padahal 57 persen dari
responden menyatakan menolak kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM," kata
CEO Cyrus Network Hasan Nasbi.
Hal itu disampaikan dalam paparan survei
tentang 'approval rating pemerintahan
Jokowi-JK di The Twenty8 Bar & Bistro,
Jalan Tulodung Atas, Jakarta Selatan,
Minggu (21/12/2014).


Survei itu digelar pada tanggal 1-7
Desember yang melibatkan 1.220 orang
responden di 33 provinsi melalui tatap
muka. Tingkat kepercayaan 95 persen
dengan margin of error kurang lebih 3.1
persen.


"Ada 54 persen responden yang mengaku
menjadi pemilih Jokowi-JK dalam Pilpres
lalu. Namun apabila pilpres dilakukan lagi hari
ini dengan calon yang sama, presentase
pemilih Jokowi-JK hanya turun sekitar 2
persen," imbuhnya.


Menurutnya, dukungan itu menjadi modal
kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap
percaya diri. Namun pemerintah perlu hati-
hati, karena persentase masyarakat yang
tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan
cenderung bersikap jauh lebih kritis.


Meski demikian, Hasan mengingatkan bahwa
mesku dukungan politik terhadap Jokowi-JK
masih tinggi, tapi dukungan politik sangat
rendah baik di parlemen maupun secara
politik dari partai.


"Support di parlemen minoritas. Presiden
dan wakil presiden juga tak punya kontrol
efektif terhadap satu pun partai," ujarnya.
Jokowi meski berasal dari PDIP tidak punya
kontrol terhadap PDIP karena masih ada
peran kuat Megawati, begitu juga Jusuf Kalla
tak punya kontrol terhadap Golkar meski dia
mantan ketua umum.


"Jadi dari dukungan politik ok, tapi dukungan
politik lemah dan agak riskan kalau tunggu
setahun ke depan tanpa dukungan politik
yang efektif," ucap Hasan.

http://m.detik.com/news/read/2014/12/21/143834/2783598/10/