Medan - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak malu untuk meminta saran dan masukan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyangkut aturan main untuk mengangkat calon Kapolri, pengganti Jenderal Pol Sutarman tersebut.

"Politik yang dibangun SBY dalam mengangkat dan mempertahankan pemerintahan itu lebih elegan dan beretika. SBY lebih berpengalaman memimpin pemerintahan, jika dibandingkan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri," ujar pakar pemerintahan, Andi Panggabean, Jakarta, Sabtu (24/1).

Andi mempunyai alasan mengutarakan SBY lebih banyak memiliki pengalaman. Pertama, masa kepemimpinan SBY selama dua periode dinilai berhasil dengan terhormat. Kedua, SBY sudah pengalaman menyelesaikan konflik antara KPK dengan Polri, yang akhirnya mendapatkan pujian dari rakyat.

"Yang ketiga, penyelesaian perkara yang dibangun SBY lebih jelas, tegas, elegan dan beretika. Keempat, SBY memberikan penekanan kepada setiap pejabat negara, jika tersangkut kasus hukum, maka wajib untuk mengundurkan diri. Bahkan, SBY memberikan ruang buat KPK, jika ada menteri tersangkut korupsi. SBY tidak mau mengintervensi," katanya.

Menurutnya, SBY merupakan negarawan sejati yang patut diberikan apresiasi. Sebagai pemimpin yang bijaksana, metode yang dibangun SBY untuk mengungkap kebenaran atas konflik antarlembaga penegak hukum tersebut adalah dengan membentuk tim pencari fakta, yang melibatkan tim independen. Kemudian SBY memberikan kesimpulan setelah mendapatkan hasil kerja tim itu.

"Apa yang dilakukan SBY justru tidak dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan konflik KPK versus Polri. Seharusnya, Jokowi bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Setidaknya, Jokowi bisa minta masukan dari SBY. Konflik yang terjadi sekarang ini berawal dari pengajuan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri," imbuhnya.

Menurutnya, tidak etis jika seorang pejabat negara yang berstatus sebagai tersangka korupsi, meski status itu dikeluarkan sehari sebelum dilakukan fit and proper test dan sudah disetujui oleh DPR, diangkat menjadi Kapolri. Sikap Jokowi yang menunggu keputusan hukum, dengan menunda pelantikan Kapolri justru menimbulkan opini negatif di masyarakat.

"Jika Jokowi mempunyai sikap tegas, tindak dan sikat petinggi Polri jika terbukti melakukan rekayasa kasus penangkapan Wakil Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto. Selain dipecat, oknum yang terbukti melakukan rekayasan itu bisa dijerat pidana, dan harus diajukan ke pengadilan. Ini akan terungkap jika Jokowi berani membentuk tim pencari fakta."

Penulis: 155/FAB

Sumber:Suara Pembaruan

Jika untuk kebaikan harusnya jangan sungkan-sungkan nanya sama sby juga
Jangan segala urusan nanya sama mega mulu