Jakarta - Selama menjadi kepala pemerintahan, kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dinilai sering direcoki kepentingan PDIP. Terakhir, masalah penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang menjadi tersangka di KPK. Jokowi diimbau untuk lepas saja dari PDIP.

"Jokowi sebagai kepala negara, harus bisa keluar dari statusnya sebagai petugas partai. Karena bagaimanapun juga sekarang, Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita ini, sehingga tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan Parpol," tegas peneliti politik dari Populi Center, Nico Harjanto.

Hal itu disampaikan Nico dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015).

"Ini penting sekali. Karena kalau masih ada kencala psikologis sebagai petugas partai, tentu nggak akan mudah untuk melangkah ke depan.
Ke depan, akan sangat mungkin juga presiden ini lebih baik lepas dari partai," imbuhnya.

Bagaimana dukungan politik di parlemen bila Jokowi lepas dari PDIP?

"Bahwa nanti dia harus mengelola dukungan di DPR, itu akan bisa dikerjakan kasus demi kasus. Karena kalau lihat sekarnag ini, justru partai yang ada di koalisinya justru jadi partai yang paling banyak mengganggu, merongrong," tuturnya.

Sebenarnya, dukungan rakyat ke Jokowi, masih kuat. Apalagi track record Jokowi sebagai pemimpin yang dikenal bersih. Jokowi semestinya bisa berunding dan bicara dengan pimpinan PDIP secara lebih setara dalam hal kedudukan.

http://news.detik.com/read/2015/01/2...991101mainnews

berani taruhan?