Jokowi Pilih Empat Tokoh Penasihat Tim Transisi
Senin, 11 Agustus 2014 | 19:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan baru memilih empat tokoh sebagai penasihat tim transisinya. Menurut dia, jumlah penasihat tim transisi masih bisa bertambah. "Ini kan belum final. Masih bisa bertambah lagi, masih digodok," katanya di Balai Kota, Senin, 11 Agustus 2014. Jokowi menyebutkan empat orang yang sejauh ini menjadi penasihat tim transisinya yaitu Jenderal (Purnawirawan) Luhut Panjaitan, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono, KH Hasyim Muzadi, dan Syafii Maarif. Ia menegaskan, pilihan penasihat tim transisi tersebut murni keputusannya tanpa rekomendasi atau pengaruh dari pihak lain. (Baca: SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi)

Jokowi mengatakan dewan penasihat ini dipilih karena mereka bisa mengkombinasikan keahlian di berbagai bidang. Menurut dia, karena tugas dewan penasihat adalah memberi saran mengenai transisi pemerintahan, orang yang dipilih harus mewakili latar belakang berbagai bidang dengan keahlian serta pengalaman yang tak lagi harus dipertanyakan. "Ada yang mengerti masalah intelijen, ada yang mengerti masalah militer, ada yang mengerti masalah ekonomi, agama, sosial. Itu kombinasi beberapa hal. Ini kan advisor, ini masalah negara, lho," katanya. Senin pekan lalu, Jokowi mengumumkan pembentukan tim transisi yang terdiri atas Rini Soemarno sebagai ketua, Andi Widjajanto sebagai wakil ketua, Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris, serta Akbar Faizal dan Anies Baswedan sebagai deputi.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...t-Tim-Transisi

Jokowi: Apa Saya Model Orang yang Gampang Didikte?
Senin, 07/04/2014 16:01 WIB

Jakarta - Presiden SBY bicara soal kekhawatiran sejumlah pihak atas kemampuan capres PDIP Jokowi menjadi pimpinan nasional, termasuk isu capres boneka. Jokowi, yang menjadi objek, menegaskan dirinya tak mudah didikte oleh orang lain. "Yang dikte itu siapa? Kenapa mereka mendikte saya? Apa saya model orang yang gampang didikte?" tanya Jokowi retoris dengan mimik serius. Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).

Jokowi menegaskan, selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, tidak ada yang mendikte dirinya. Dia juga menegaskan tak ada yang bisa mendikte dirinya jika menjadi presiden nanti. "Apa saya model orang yang gampang didikte selama jadi Wali Kota di Solo dan Gubernur DKI," ujarnya masih dengan mimik muka serius.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal pencapresan Joko Widodo. Presiden SBY menanggapi adanya kekhawatiran sejumlah pihak atas kemampuan Jokowi menjadi pimpinan nasional termasuk isu capres boneka. Dikutip dari setkab.go.id, Minggu (6/4/2014), SBY menilai masyarakat tidak perlu terburu-buru menganggap Jokowi tidak mampu memimpin. Jokowi menurut SBY akan memiliki solusi dan kebijakan nasional setelah menyerap aspirasi masyarakat yang ditemuinya. "Dengan cara beliau menyampaikan itu, berdebat di sana-sini, rakyat akan tahu apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan dimiliki oleh capres-capres yang lain. Dengan demikian, pada saatnya nanti akan bisa menentukan siapa yang dianggap paling baik dan paling tepat untuk menjadi presiden setelah saya nanti," tutur SBY melalui program "Isu Terkini" yang ditayangkan melalui Youtube.

Mengenai kekhawatiran Jokowi akan mudah didikte bila terpilih jadi presiden, SBY menyebut anggapan itu jadi tantangan bagi Jokowi. Presiden terpilih ditegaskan SBY tidak boleh didikte siapa pun apalagi pihak asing. SBY menyebutkan, selama 10 tahun ia menjadi presiden tidak ada satu pihak pun yang bisa mendikte. "Itu amanat saya. Itu sikap saya, meskipun saya diawasi oleh DPR, oleh lembaga-lembaga negara, dan rakyat," ujarnya.
http://news.detik.com/pemilu2014/rea...ampang-didikte

Pengalaman DIdikte Sekda Waktu di Solo, Sebabkan Jokowi Bentuk Tim Transisi agar Tak Lagi Diatur-atur dan Didikte?
Dulu Jokowi Didikte Sekda
Minggu, 10 Agustus 2014 14:45 WITA

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (9/8/2014), menjelaskan alasan Jokowi membentuk Tim Transisi. Menurutnya, ide membentuk Tim Transisi dilatarbelakangi pengalaman pahit Jokowi ketika menjadi Wali Kota Surakarta. Menurutnya, Jokowi yang berlatar belakang pengusaha mebel sempat merasa bingung di awal menjadi wali kota.

"Pak Jokowi bingung harus melakukan apa. Beliau pun menuruti apa yang diatur oleh sekda," ujar Andi. Lama kelamaan, Jokowi tidak tahan karena setiap geraknya diatur oleh sekda. Kejadian itu hanya bertahan selama tiga bulan karena Jokowi segera mengambil sikap dan tidak mau diatur. "Pak Jokowi tidak tahan harus mengikuti serangkaian acara seperti gunting pita. Pak Jokowi merasa bukan menjadi diri sendiri lalu ia mengambil sikap," ujarnya.

Untuk itu, kata Andi, begitu ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Jokowi segera membentuk Rumah Transisi. Jokowi tak mau kejadian di Surakarta atau Solo terulang. Menurut Andi, Rumah Transisi akan membantu Jokowi dan JK merancang program kerja pemerintahan mendatang. Menurutnya, salah satu tugas kelompok kerja (pokja) di Rumah Transisi adalah mengidentifikasi seluruh visi misi program yang dijanjikan Jokowi-JK. "Tugas pokja yang paling utama adalah mencari program-program riil yang dibutuhkan oleh rakyat, terutama yang dari keluarga pra-sejahtera," ucapnya
http://kupang.tribunnews.com/2014/08...-didikte-sekda


Megawati di AS, Merasa 'kecolongan' Jokowi bentuk Tim Transisi?
Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?
Senin, 11 Agustus 2014 | 12:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai ketua tim transisi. Ia memilih Rini karena faktor senioritas. Ia menganggap Rini punya pengalaman yang lengkap. Jokowi menilai karier profesional Rini cukup panjang. Selain it, Rini pernah jadi menteri mengurus birokrasi. Rini memimpin tim transisi dibantu Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Akbar Faisal, dan Hasto Kristiyanto. (Baca: Biaya Tim Transisi Jokowi sampai Rp 1 Miliar)

“Seratus persen saya yang memilih mereka,” kata Jokowi kepada Tempo pekan lalu. Menurut Jokowi, lima orang yang ia pilih memimpin tim transisi tersebut kombinasi profesional, politikus, dan akademikus. Di PDI Perjuangan, Hasto menjabat wakil sekretaris jenderal, sedangkan Andi mantan dosen ilmu pertahanan di Universitas Indonesia. Ia dekat dengan Megawati karena ayahnya, mendiang Mayor Jenderal Theo Syafei, bergabung dengan PDIP setelah pensiun sebagai Panglima Komando Daerah Militer Udayana, Bali.

Anies Baswedan adalah Rektor Universitas Paramadina nonaktif yang selama kampanye membantu Jokowi dengan menyiapkan pidato dan materi debat di televisi. Akbar adalah politikus Partai NasDem yang menjadi salah satu sekretaris tim pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ternyata Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Partai NasDem Surya Paloh belum tahu struktur dan keberadaan tim ini hingga Ahad pekan lalu. Megawati yang masih di Amerika menelepon Pramono Anung, Wakil Ketua DPR dari PDIP, menanyakan soal riuh-rendahnya rencana Jokowi membentuk tim transisi pada Sabtu dua pekan lalu karena merasa tak dilibatkan sejak awal.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...h-Tim-Transisi

Jokowi Tegaskan Menterinya Nanti Harus Lepas dari Parpol
Sabtu, 9 Agustus 2014 | 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih, Joko Widodo, menginginkan menteri yang menjabat di pemerintahan yang akan dipimpinnya harus lepas dari partai politik (parpol). Jokowi mengatakan, sejumlah kandidat menteri tersebut saat ini masih digodok. "Ini masih digodok. Tetapi kalau saya ingin agar yang menjadi menteri lepas dari parpol," kata Jokowi di Kantor Transisi, Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Namun, Jokowi enggan menjelaskan alasan para menteri yang nantinya terpilih harus meninggalkan parpol. Jokowi juga menegaskan, sejumlah pihak yang bergabung di tim transisi belum tentu mendapat posisi menteri. "Semua mungkin, tetapi jangan ada yang memastikan bahwa yang ada di kantor transisi ini tentu jadi masuk di kabinet," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, kabinetnya akan berisi kalangan profesional. Tetapi, publik masih penasaran tokoh profesional yang mana yang akan dipilih menjadi menteri. Menanggapi rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. "Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.

Mengenai presentase perbandingan profesional dari partai dan nonpartai, Jokowi belum bisa memutuskan. Sementara itu, tim transisi Jokowi-JK menargetkan segera menyelesaikan arsitektur kabinet pemerintahan selanjutnya. Tim ini menargetkan semuanya selesai pada pertengahan September 2014. Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa pada bulan September itu, pihaknya hanya menyelesaikan struktur kabinet tanpa disertai dengan nama menteri yang akan masuk dalam kabinet tersebut. Pasalnya, tim transisi tak memiliki wewenang memilih figur dalam kabinet Jokowi-JK nanti.

Hasto menuturkan, penyelesaian arsitektur kabinet itu dilakukan untuk memudahkan Jokowi-JK dalam memilih menteri yang tepat dan kompeten. Ia meyakini, ada cukup waktu bagi Jokowi-JK untuk menentukan menteri-menterinya sejak arsitektur kabinet diselesaikan sampai batas akhir penyusunan kabinet yang diatur oleh undang-undang.
http://nasional.kompas.com/read/2014...as.dari.Parpol


Tanggapi Jokowi, PKB: Yang Punya Parlemen adalah Parpol
Senin, 11 Agustus 2014, 06:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan orang parpol meletakkan jabatannya di kabinet. "Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan. Karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidaknya dukungan di parlemen," kata Wasekjen DPP PKB, Fathan Subchi, Ahad (10/8).

Menurut dia, program unggulan pemerintah sangat mudah diganjal di parlemen. Misalnya saja usulan APBN dan RAPBN. Bahkan, pemerintahan pun tidak bisa berjalan dengan mulus. "Yang punya parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen," papar dia. Justru, lanjutnya, ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah. Ia menilai, ide deparpolisasi di kabinet itu merupakan manuver orang-orang di sekitar Jokowi. Termasuk tim transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa berkeringat. "Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.

Sebaliknya, Fathan pun menilai orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politk. Karenanya, malah nantinya secara politk akan membebani presiden dan wapres terpilih. "Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program unggulan pemerintah. Karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya. Ia menegaskan, ketua dan pengurus parpol tak boleh menjadi menteri merupakan pikiran yang sesat dan naif. "Sistem presidensiil saat ini ternyata tidak berlaku secara linier. Praktiknya semiparlementer. Di situlah peran parpol dan parlemen sangat menentukan," ujarnya.

PKB, ungapnya, telah membuktikan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai. "Kami sudah buktikan mendukung pemerntahan SBY 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla mencle," tegasnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...-adalah-parpol

----------------------



Bagi orang yang bisa membaca karakter dan ilmu wajah, sebenarnya kepribadian dan karakter type Jokowi itu sudah bisa ditebak sedari awal. Bahwa ketundukannya, tawadhunya, cium-tangannya, hormat dan santunnya ke pada para senior itu, tidaklah otomatis membuat dia akan tunduk patuh pada orang-orang yang dihormatinya itu. Dia punya kepribadianya sendiri yang tak gampang didikte orang lain, Dan itu kini sudah mulai terbukti, bukan?