Ibukota Banjir, Ahok Salahkan Warga

JAKARTA - Hujan lebat yang mengguyur Jumat dini hari (23/1) hingga pagi, membuat sejumlah wilayah di Jakarta banjir. Padahal, air laut tidak sedang pasang. Guyuran air hujan itu terbilang lokal. Artinya, tidak ada luapan air dari sungai dari daerah sekitar.

Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, ada 36 titik banjir yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Sebagian besar titik banjir itu berada di wilayah Jakarta Utara.

Pemandangan kendaraan mogok pun tampak di mana-mana. Selain itu, banyak pula warga yang mulai mengungsi ke posko-posko pengungsian.

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mengakui jika dirinya belum bisa menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota. Namun, dia berdalih ada beberapa sebab mengapa permasalahan banjir belum bisa diselesaikan. Antara lain, saat ini masih banyak kawasan kumuh dan permanen yang belum ditertibkan.

Selain itu, normalisasi waduk dan pembangunan jalan inspeksi tidak berjalan lancar. Akibatnya, air hujan yang turun tidak bisa tertampung. Air pun lambat meresap ke dalam tanah. ''Faktanya memang seperti itu kan. Makanya, Jakarta masih banjir,'' katanya di balai kota.

Mantan bupati Belitung Timur itu juga menyoroti warga di bantaran waduk dan permukiman kumuh yang hingga kini tidak mau direlokasi ke flat. Menurut dia, anak buahnya tidak hanya dihadang dan dilawan warga saat hendak menertibkan. Petugas juga kerap dilaporkan pihak tertentu ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya, melanggar HAM dengan kebijakannya menggusur atau merelokasi warga.

Padahal, lanjut dia, jika penertiban berjalan lancar, masalah banjir bisa mudah diselesaikan. ''Syaratnya, jangan bilang kami melanggar HAM lagi,'' tegas suami Veronica Tan itu.

Ahok berharap pihak-pihak yang selama ini mengkritisi kebijakannya untuk fair menilai. Pihaknya pun lalu bertanya, mana yang melanggar HAM antara membiarkan warga terkena dampak banjir atau merelokasi ke flat.

Dia pun tidak mau dianggap lepas tangan dengan persoalan tersebut. Sebab, setiap tahun banjir selalu menjadi prioritas. Bahkan, beberapa kali Ahok menegur Maggas Rudi Siahaan, kepala dinas pekerjaan umum (PU) yang lama, karena lambat mengatasi banjir. ''Karena itu, saya bilang pejabat yang tidak bisa bekerja lebih baik dicopot, stafkan saja,'' tegasnya.

Ahok menegaskan, tahun ini pihaknya tidak ingin berkompromi lagi dengan warga dan pihak-pihak yang menghambat rencana tersebut. Menurut dia, seluruh waduk harus berhasil dinormalikan. Seluruh pompa juga harus terpasang. Dia pun mengancam akan menuntut pihak-pihak yang menggagalkan kebijakan tersebut ke pengadilan.

Karena itu, lanjut Ahok, pemprov akan makin memperkuat biro hukum dengan menyewa pengacara-pengacara hebat. Tujuannya, jika suatu saat pemprov berselisih di pengadilan, mereka bakal menghadapi.

Dengan demikian, kebijakan yang sebelumnya sering terbentur dengan hukum tersebut bisa cepat diselesaikan. ''Tuntut saja, kami akan meladeni! Kami kanmemang biasa dituntut-tuntut seperti itu,'' katanya.

Saat berkunjung ke Pasar Induk Beras Cipinang, Pisangan Timur, Ahok juga berkomentar soal banjir. Kata dia, masalah tersebut tidak akan lebih dari satu hingga dua hari. ''Itu masalah curah hujan saja, sedangkan kali atau got belum dibersihkan,'' ungkapnya.

Contohnya, kawasan Gunung Sahari maupun Kemayoran yang kerap dilanda banjir. Padahal, pompa air di Pasar Ikan sudah siap. ''Nah, ada air. Kenapa? Dari Ciliwung, ada sekitar 2,8 kilometer, yakni dari jalan Jembatan Merah sampai belakang Rumah Sakit Husada ada sungai. Tapi, enggak bisa kita pakai. Karena ada 980 unit rumah yang berdiri di atasnya,'' kata Ahok.

Dia sebetulnya sudah ingin menggusur sejumlah bangunan-bangunan tersebut. Sayang, flat yang ada sekarang, sama sekali tidak mendukung. Selain itu, banyak warga yang tidak mau pindah ke flat.

Ahok juga bingung dengan banjir di sejumlah wilayah itu. Sebab, kondisi air laut sebetulnya tidak pasang. Semua pompa, juga masih berfungsi. Saluran Barat-Utara dan Timur-Utara juga sudah dibersihkan. ''Memang di Utara, pompa belum siap, sungainya juga belum disheet pile semua. Otomatis ditimpa begitu, kaget airnya, kapasitasnya besar,'' katanya.

Karena itu, Ahok pun akan melakukan penyelidikan. ''Lagi kami selidiki. Kenapa bagian utara, timur dan barat meluap? Sementara, dugaan kami mungkin karena semua saluran di selatan kita perbaiki. Jadi limpahan air ke utara terlalu cepat,'' katanya.

Soal kesiapan tim evakuasi, Ahok memastikan berjalan lancar. Selain itu, semua kebutuhan juga telah dipersiapkan. Baik makanan maupun pakaian. ''Cuman, kalau makanan, masaknya kan butuh waktu. Makanya kita harus bantu,'' jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menyebut Ahok terbukti belum bisa menanggulangi banjir alias gagal. "Banjir ini salah satunya dipengaruhi masih buruknya drainse Jakarta. Ahok tak boleh salahkan siapa pun. Akui saja kesalahannya,'' ujarnya kemarin.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu pun meminta pemprov untuk serius memperbaiki kinerjanya. Dikatakan, anggaran untuk menanggulangi banjir itu tidak sedikit. Dicontohkan, pada RAPBD 2015, Dinas Tata Air DKI kembali meminta anggaran cukup besar. Yakni, mencapai Rp 4,935 triliun. Belum anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain.

"Jangan hanya minta uang saja, tapi tak bisa menyelesaikan masalah," kata Taufik.

Anggota Komisi D Prabowo Soenirman menambahkan, Dinas Tata Air terbukti tidak siap menanggulangi masalah banjir. Karena itu, problem tahunan di ibukota tersebut terus terulang.

"Kami siap setujui anggaran berapapun untuk tata air pada 2015. Tapi, dia bisa jamin nggak untuk menyelesaikan masalah banjir setahun?" tantangnya.

Menurut Soenirman, Dinas Tata Air tidak perlu banyak beralasan dengan menyebut bahwa untuk membereskan Jakarta dari banjir butuh uang besar. "Sebutkan saja berapa mintanya. Jangan bicara di belakang, bilang kekurangan anggaran, banyak program dicoret. Itu hanya alasan saja," lanjut dia.

Data yang didapat dari RAPBD 2015, alokasi anggaran di Dinas Tata Air memang terbilang cukup besar. Subdin PU tata air di masing-masing wilayah juga mendapat alokasi dana fantastis. Subdin Tata Air Jakarta Pusat, misalnya, dialokasikan Rp 547,706 miliar; Jakarta Utara Rp 463,702 miliar; Jakarta Barat Rp 452,822 miliar; Jakarta Timur Rp 280,815 miliar; Jakarta Selatan Rp 303,399 miliar; Kepulauan Seribu Rp 140,171 miliar.

Menurut Soenirman, dengan alokasi anggaran yang terbilang besar itu semestinya progres kinerja SKPD terkait penanggulangan banjir jelas dan terukur. Dalam setahun, mesti ada perubahan-perubahan signifikan dalam setahun. Kalau tidak, maka percuma saja.

"Harus konkret dan bisa selesaikan masalah," tegas mantan direktur utama PD Pasar Jaya ini.

nyalahin orang lagi dia