JAKARTA, KOMPAS.com- Selain dari penerbitan surat utang negara, pemerintah juga akan menambah utang dari dari lembaga keuangan internasional. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia bersedia memberikan tambahan pinjaman untuk pembiayaan program.

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemkeu) bilang, pemerintah kini tengah bernegosiasi dengan Bank Dunia dan ADB. Pemerintah berharap, masing-masing lembaga memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 500 miliar. "Itu sedang dibicarakan, tapi lebih ke program loan yang tunai," ujar Robert, akhir pekan lalu.

Menurut Robert, dengan alokasi pembiayaan program, pemerintah bisa mengelola lebih fleksibel tambahan utang tersebut. Artinya, bukan sesuatu yang harus dikerjakan secara cepat sebagaimana pembiayaan proyek yang sudah ada selama ini.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintah mengalokasikan pembiayaan program sebesar Rp 7,14 triliun. Rencananya, dana tambahan pinjaman dari Bank Dunia dan ADB itu akan dipakai untuk pembenahan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) bermekanisme tetap.

Ayu Sukorini, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemkeu, menjelaskan, Bank Dunia dan ADB meminta commiment charged atas tambahan pinjaman itu masing-masing sebesar 0,6 persen dan 0,7 persen dari total utang. Kedua pembiayaan tambahan itu bertenor 18 tahun.

Informasi saja, pada Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintah memperbesar porsi penerbitan surat utang sebanyak Rp 29 triliun. Penerbitan utang secara keseluruhan (gross) pun naik dari Rp 431 triliun menjadi Rp 460 triliun.