Jakarta - Saat kampanye pada pilpres 2014 silam, Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak mengumbar janji kepada konstituennya. Kampanye pasangan Jokowi-JK yang menghabiskan dana Rp44,9 Miliar ini salah satunya memberikan janji terkait pemberantasan korupsi.

Berikut janji-janji yang berhasil dihimpun detikcom beserta realisasinya ;








Sejumlah sumber detikcom di PDIP menuturkan saat ini Mega seperti tak rela membiarkan Jokowi mengambil keputusan sendiri. Dalam beberapa pengambilan keputusan penting, Mega bahkan menggelar rapat di kediamannya di Teuku Umar. Sejumlah keputusan penting seperti Wantimpres, bahkan soal kelanjutan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri juga melewati Teuku Umar.

Hal ini membuat Presiden Jokowi menghadapi situasi dilematis. PDIP yang mestinya partai pendukung pemerintahan bahkan mengambil sikap berbeda terkait nasib Komjen Budi Gunawan. Misal setelah Jokowi menunda pelantikan tersangka rekening gendut tersebut, sejumlah elite PDIP yang mengaku mendapat titah dari Ketum Megawati bersuara lantang mendesak pelantikan Komjen Budi disegerakan.

Di pemerintahan, Jokowi memang mengakomodir sejumlah menteri PDIP yang semuanya melalui persetujuan Megawati. Ada Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Yasonna Laoly, ketiganya adalah orang dekat Ketum Megawati. Nama Maruarar Sirait yang sempat masuk calon menteri pun kemudian dicoret karena tak mengantongi restu sang ketua umum.

Tak hanya sebatas itu dominasi Mega. Posisi Wantimpres yang berisi Subagyo HS, Sidarto Danusubroto, Sri Adiningsih, Yusuf Kartanegara, Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Jan Darmadi, dan Abdul Malik Fadjar, pun tak lepas dari rapat penting di Jl Teuku Umar.



Sumber detikcom yang juga orang dekat Presiden Jokowi mengungkap Jokowi mulai tak nyaman dengan situasi ini. "Coba tanya ke Jokowi apa dia nyaman dengan kondisi seperti ini," kata sumber tersebut meyakinkan kebenaran isu tersebut.

detiknews

presidenku ternyata oh ternyata.. cuma pajangannya megatron