RMOL. Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap skandal penangkapan Bambang Widjoyanto (BW) memang sangat singkat, normatif, dan mencoba untuk fair kepada kedua institusi penegak hukum baik Polri maupun KPK.

Menurut pengamat politik senior, Muhammad AS Hikam, pernyataan Jokowi di Istana Bogor kemarin itu keluar setelah ia hanya punya sangat sedikit waktu merenung dan mencerna permasalahan yang sangat mendadak, tetapi mempunyai ramifikasi politik dan sosial serta keamanan pada tataran nasional.

"Dalam kondisi dan situasi demikian, saya melihat reaksi dan respons singkat tersebut wajar, karea beliau hanya memberi sinyal kepada rakyat Indonesia bahwa Beliau peduli dan tidak reaktif," ungkap Hikam dalam halaman facebook-nya menanggapi berita di kantor berita ini tentang pernyataan Jokowi (klik disini).

Kendati demikian, lanjut Hikam, Jokowi tidak patut bertahan dengan "normativisme", mengingat skandal tersebut nyaris sulit dianggap sebagai peristiwa hukum biasa.

Menurut pakar politik jebolan University of Hawaii ini, peristiwa penangkapan BW adalah sebuah manifestasi sebuah "politik balas dendam" dan "balas dendam politik," terkait kasus calon Kapolri yang melibatkan petinggi Polri, khususnya Komjen Budi Gunawan, Istana, PDIP, KIH, KMP, dan tentu saja KPK.

"Jika hanya dilihat dari segi legal formal biasa, penangkapan tersebut minimal janggal tetapi maksimal merupaka sebuah pelanggaran hukum yang vulgar," tegasnya.

Dia juga yakin skandal ini adalah ekspresi kemarahan dari sementara oknum petinggi di Polri yang kemudian mengintimidasi KPK melalui "kasus sumpah palsu" Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010. Kasus intimdasi seperti ini sudah pernah terjadi dua kali sebelumnya, yang terkenal dengan "Cicak vs Buaya ke 1 dan ke 2".

Karena itu ia mendesak Jokowi bertindak tegas dan "tidak netral". Maksudnya, Jokowi mesti memihak kepada KPK.

"Sikap fair dan netral sama sekali tidak relevan untuk menyikapi skandal ini, karena pihak yang menangkap dan menahan BW tidak memiliki landasan legal dan moral yang kuat, tetapi sekadar kekuasaan brutal yang dipaksakan," ungkap dia sambil menyebut penangkapan BW persis aksi Densus 88 menyergap kawanan teroris bersenjata dan sangat berbahaya.

Dia juga yakin, sikap "tidak netral" Jokowi dalam menghadapi skandal ini adalah sikap yang bisa dipertanggungjawabkan secara etis, politis, dan legal. Apalagi, rakyat sedang menunggu Jokowi bersikap tegas dalam memberantas korupsi.

"Sikap menunda dengan alasan fair dan netral dalam menghadapi skandal yabg memalukan bangsa dan negara ini harus ditinggalkan," pungkas Hikam. [ald]