JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengambil sikap tegas terkait penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto terkait kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

ISKA berpendapat, hal ini tak lepas dari langkah KPK menetapkan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Pencalonan itu kemudian memancing pro dan kontra dari lembaga penegak hukum lain. Ada apa di balik pergantian Kapolri sebelum masa bakti selesai dan apakah keputusan tersebut murni adanya?” kata anggota Tim Advokat ISKA Paskal Da Cunha, Jumat (24/1/2014).

Sementara itu, penetapan BW sebagai tersangka dinilai bermuatan politik yang dipengaruhi pihak-pihak tertentu.

“Sangat disayangkan, jika stigma yang berkembang bahwa seluruh keputusan strategis Joko Widodo sebagai Presiden dipengaruhi pihak lain, benar adanya,” ujar anggota tim advokat lainnya, Hermawi Taslim.

ISKA juga berpendapat agar Presiden dapat bersikap cerdas menghindari lembaga penegak hukum tanpa mengintervensi proses hukum yang telah berlangsung.

Polisi resmi menetapkan dan menahan Bambang sebagai tersangka pada Jumat. Polisi khwatir Bambang akan menghilangkan alat bukti.