Salah satu anggota tim transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) Saur Siagian menduga kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto tidak hanya upaya melemahkan KPK, tetapi juga untuk melengserkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dugaan tersebut berdasar sejumlah rangkaian peristiwa sebelum Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. "Jangan-jangan ini adalah rangkaian mau menyasar Jokowi untuk diturunkan," kata Saur di Gedung KPK, Jumat (23/1).

Untuk itu, Saur meminta Jokowi menyikapi secara serius konflik antara KPK dan Polri ini. Saur meminta Jokowi tunduk pada konstitusi dan rakyat Indonesia. "Jangan kompromi pada partai tapi tunduk pada dua hal, yakni konstitusi dan rakyat," tegasnya.
Menurut Saur, jika Jokowi gagal menangani konflik KPK dan Polri dengan dan tidak berani mengambil keputusan tegas berdasar konstitusi, Saur khawatir akan menjadi pukulan bagi perjalanan Jokowi sebagai presiden.

Sementara itu, CEO PolMark yang juga anggota tim sukses pasangan Jokowi-JK, Eep Saefulloh Fatah menyatakan, sebagai warga negara Indonesia, dirinya terpanggil untuk melawan korupsi. Tak hanya dirinya, Eep menyatakan, banyak orang Indonesia yang ikhlas melawan korupsi bukan karena Abraham Samad atau Bambang Widjojanto yang saat ini masih ditahan Bareskrim Polri, tetapi karena tidak mau dikendalikan koruptor.

"Saya datang tidak mewakili siapa pun. Saya datang sebagai warga negara Indonesia yang terpanggil dan saya sangat yakin bahwa jika banyak orang punya kesempatan akan banyak orang yang ingin datang (ke Gedung KPK) karena Indonesia bukan negara para koruptor dan rakyat Indonesia adalah korban korupsi. Ketika diminta untuk melawan korupsi maka banyak orang yang ikhlas melawan bukan karena AS (Abraham Samad) BW (Bambang Widjojanto) tapi karena tidak mau dikendalikan koruptor," kata Eep di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1).

Eep percaya, saat ini rakyat Indonesia sedang menanti seorang Joko Widodo bersikap selayaknya presiden. Eep menyatakan, dirinya tak hanya memilih orang untuk dipersilahkan tinggal di Istana Negara, tetapi memilih orang yang bertindak selayaknya presiden. "Dan saatnya adalah sekarang," tegasnya.

Seperti diketahui, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Ronny Sompie membenarkan peristiwa penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), pada Jumat (23/1) pagi di kawasan Depok.

Ronny mengatakan BW ditangkap atas tuduhan memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara PHPU di Kota Waringin Barat tahun 2010.

Penangkapan BW tersebut terkesan sangat tiba-tiba. Apalagi, penangkapan dilakukan setelah KPK menetapkan calon Kapolri terpilih, Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Polri dan jabatan lainnya di Polri.


SUMBER