TEMPO.CO, Jakarta - Sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY, Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) turut mengecam upaya kriminalisasi KPK yang dilakukan jajaran elite partai hingga Markas Besar Kepolisian.

"Sangat ironis ketika KPK justru diserang habis-habisan ketika ibu Mega (Megawati Soekarno Putri) sedang berulang tahun, kami kecewa," kata Ketua Repdem DIY Antonius Fokki Ardiyanto kepada Tempo Jumat 23 Januari 2015.

Menurut Fokki, KPK sebagai lembaga yang lahir di era Megawati, sangat layak dibela dan didukung keberadaannya. Sebab hanya KPK saat ini yang terbukti kredibel dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Meski diakui Fokki, KPK bisa saja salah atau melanggar etik jika tudingan Hasto soal lobi yang dilakukan Abraham saat pemilu presiden lalu benar.

Fokki yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta itu menyesalkan penyerangan bertubi-tubi pada komisi anti rasuah setelah menetapkan calon kepala kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut.

"Entah apa motif tudingan (Hasto) itu kami sangat menyayangkan sikap (penyerangan pada Abraham Samad) setelah KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka, harusnya sudah lewat tak perlu diungkit lagi ,” ujarnya. "

Sebagai barisan sayap dari PDIP, Fokki pun meminta Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ikut turun menengahi konflik KPK dan Polri ini agar tak semakin merembet dan panjang masalahnya. “Kami tak tahu bu Mega apakah paham tentang penangkapan pimpinan KPK itu, kami meminta bu Mega ikut membantu KPK menghadapi tekanan itu saja, jangan sampai bubar dan jatuh,” kata dia.

Mabes Polri menangkap pimpinan KPK Bambang Widjojanto pada Jumat pagi, 23 Januari 2015. Sehari sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyerang Ketua KPK Abraham Samad dengan menudingnya ‘ngambek’ karena gagal maju sebagai calon wakil presiden Joko Widodo.

Ketua PDIP Kota Yogyakarta Sudjanarko angkat bicara soal penangkapan pimpinan KPK oleh Polri itu yang disebut-sebut turut dicampuri peran PDIP. “Saat ini yang menjadi presentasi kekuasaan tertinggi Presiden Jokowi, kami berharap presiden bisa membantu menjernihkan kekacauan itu,” kata dia.

Sudjanarko menilai, meskipun PDIP dituding public berada di balik kriminalisasi KPK, namun tak akan menjatuhkan partainya dan merembet sampai pemilu kepala daerah nanti yang digelar serentak akhir tahun ini.

sumber