SYDNEY - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott kembali meminta Presiden Joko Widodo menunjukkan belas kasihnya lewat grasi, untuk dua pria Australia yang menjadi terpidana mati karena kasus narkoba.

Pekan kemarin, Abbott dilaporkan sudah mengirim permohonan tertulis kepada Jokowi untuk menerima permohonan ampun dari Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua dari sembilan anggota kelompok penyelundup heroin 8,2 kg di Bali, atau yang kondang disebut Bali Nine. Chan dan Sukumaran yang dianggap tokoh penting dalam kelompok ini, divonis hukuman mati pada Februari 2006 (ditangkap April 2005).

Selasa (20/1) pagi ini, Abbott kembali menegaskan dirinya masih akan berjuang menyelamatkan nyawa dua warganya di Indonesia. "Sudah menjadi kewajiban saya, untuk mencoba dan menghentikan eksekusi mati itu," ujar Abbott kepada Radio Network, dan dilansir ABC, Selasa (20/1).

Abbott meyakini dua Aussie-nya tersebut sudah menyesali perbuatannya. "Saya tidak ingin mendahului apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, tapi saya pikir keduanya sudah benar-benar menyesali diri dan saya berharap Indonesia bisa menerima itu. Saya juga berharap bukti penyesalan itu asli, rehabilitasi asli, dan berharap tahap akhir permintaan grasi mungkin diterima," tandas Abbott.

Akhir pekan kemarin, Indonesia menegaskan perangnya terhadap narkoba, dengan melakukan 6 eksekusi terpidana mati kasus narkoba, 5 di antaranya warga negara asing. Keberanian Indonesia menegakkan aturannya ini sempat digoyang dengan ngambek-nya Brasil dan Belanda. Kini, Australia sepertinya ingin terus mencoba dan memohon Indonesia khususnya Jokowi sedikit melenturkan hukumnya lewat jalur grasi.

Dilansir juga dari skynews Selasa (20/1) pagi, secara pribadi Abbott juga mengaku sedang mendekati Jokowi. Australia disebut Abbott menentang hukuman mati, baik di dalam dan di luar negeri. "Indonesia adalah teman dekat, adalah teman baik, kami berharap adanya ampunan prerogatif," katanya.

JAKARTA - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan pemerintah Indonesia menghormati langkah pemerintah Australia yang melakukan lobi untuk perlindungan warga negaranya yang akan dihukum mati di Indonesia. Namun, tegasnya, soal kasus narkoba, pemerintah Indonesia tidak memberi toleransi khusus.

"Semua negara yang warga negaranya terlibat masalah hukum, tentu akan memberikan bantuan hukum dan juga memberi lobi kepada presiden. Semuanya. Tetapi presiden sudah menyatakan semua grasi masalah narkoba akan ditolak," ujar Tedjo di kantor kepresidenan, Selasa, (20/1).

Dua warga negara Australia yang telah divonis mati oleh pengadilan adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Tedjo tidak dapat memastikan apakah keduanya termasuk yang ditolak grasinya oleh Presiden Joko Widodo. Namun, siapapun yang ajukan grasi, ujarnya, sudah jelas akan ditolak oleh presiden.

"Saya belum tau apakah sudah diajukan, tapi semua kasus yang sudah incracht hukum mati karena kasus narkoba, grasi akan ditolak oleh presiden. Ini pernyataan dari presiden. Jadi tidak akan tebang pilih," sambungnya.

Soal eksekusi, Tedjo mengaku, sedang dipersiapkan kelengkapan dokumennya oleh Kejaksaan Agung. Ia meyakini eksekusi ini tidak akan sampai mengganggu hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Pemerintah Australia, kata dia, pasti mengerti hukum yang dijalankan di Indonesia.

"Tidak khawatirlah. Ini sama dengan kita. Warga kita dihukum mati di Malaysia, sudah diberikan bantuan hukum dan dilaksanakan, kita juga tidak apa-apa dengan Malaysia. Mungkin PM Australia sebagai seorang negarawan pasti akan menghormati hukum yang berlaku di wilayah negara yang berdaulat," tandas Tedjo.