JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memanas. Hal tersebut terlihat dari pembatalan rapat paripurna yang seharusnya digelar pada Jumat (16/1/2015) kemarin.

Menanggapi pembatalan paripurna itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai karena ia mencoret adanya anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun di draft RAPBD 2015. Anggaran itu pun, kata Basuki, merupakan anggaran titipan DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pun kembali menantang Basuki untuk membuktikan segala ucapannya tersebut. "Kami itu belum melakukan pembahasan RAPBD, kok tahu-tahu dia bisa menuduh begitu? Dari mana parameternya dia bisa melihat ada anggaran titipan?" kata Taufik, Minggu (18/1/2015).

Ia menjelaskan, pembahasan RAPBD di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru dilaksanakan Rabu (21/1/2015) mendatang, setelah pelaksanaan paripurna pandangan gubernur terhadap fraksi-fraksi DPRD. Menurut dia, adanya anggaran "siluman" itu baru dapat diketahui seusai pembahasan di tingkat Banggar dan SKPD rampung.

Di sisi lain, ia pun mengklaim bakal mencoret anggaran "siluman" itu jika memang ditemukan di RAPBD 2015. Sebab, DPRD DKI memiliki hak budgeting sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3).

"Kalau enggak cocok atau enggak setuju sama usulan anggarannya, tinggal coret. Jadi, enggak usah ribut anggaran siluman," tukas mantan Ketua KPU DKI itu.

Senada dengan Taufik, anggota Banggar DPRD DKI Selamat Nurdin juga mengungkapkan kalau pembahasan RAPBD 2015 belum sampai tingkat Banggar, Komisi, dan SKPD terkait. Menurut dia, adanya sebuah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Jangan cuma karena misalnya datang usulan kegiatan dari legislatif lalu dibilang anggaran siluman. Makanya lakukan pembahasan saja, jangan sampai ada kata-kata siluman," kata Selamat.

Anggota Komisi C (anggaran) itu pun mengaku hingga saat ini belum memegang draft RAPBD 2015. Sehingga ia tidak mengetahui anggaran mana yang dimaksud Basuki sebagai anggaran siluman.

Sementara itu, Ketua Komisi D Mohamad Sanusi memprediksi pengesahan APBD DKI menjadi molor dari agenda sebelumnya. Sedianya, APBD DKI akan disahkan pada 23 Januari mendatang.

"Mungkin paripurna pandangan Gubernur itu dilaksanakan Selasa (20/1/2015) besok. Ini kemarin paripurna berubah jadwal atau batal hanya karena teknis saja, bukan karena ada apa-apa," kata Sanusi.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

dprd gagal panen!!!!!