JAKARTA, BIJAKS – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, politisi Senayan bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusannya memberhentikan Jenderal Sutarman tanpa alasan hukum yang jelas.

Menurut Margarito, pemberhentian Sutarman tanpa alasan yang bisa dinalar secara hukum dan cenderung sewenang-wenang.

Polemik mengenai Kapolri ini bisa menjerat Jokowi di parlemen, karena dengan tidak melantik, atau menunda pelantikan Komjenpol Budi Gunawan, peluang DPR memakzulkan (impeachment) presiden sudah terbuka. ”Saya sudah mengingatkan jangan sampai BG tidak dilantik,” tandas Margarito, Sabtu (17/1) malam.

Dengan menunda pelantikan BG, Jokowi bisa dianggap menghina DPR, mempermainkan hukum karena sudah tahu BG tersangka di KPK, tapi tidak menariknya dari pencalonan dan proses fit and proper test di DPR. Nah, setelah semua proses politiknya berjalan secara konstituional, lalu BG diabaikan.

“Itu berarti anda (presiden) menggunakan kekuasaan anda dan DPR sekadar sebagai alat memuaskan kepentingan politik anda, di situ tercelanya. Karena itu memang saya sependapat, peluangnya (impeachment) sangat besar. Sekarang bola ada di DPR dalam kisruh ini. Kalau sampai mereka menggunakan bola impeachment, itu beralasan, sangat beralasan,” pungkas mantan Staf Khusus Mensetneg 2006-2007 itu. (wp/jp/lp)

http://www.bijaks.net/news/article/1...wi-makin-mulus