Jokowi, Mana Koalisi Tanpa Syarat Itu?
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro meminta kepada presiden terpilih, Joko Widodo untuk membuktikan janjinya saat kampanye dengan menyatakan akan memberlakukan koalisi tanpa syarat dan tak melakukan praktik transaksional politik.

Menurut Siti, dengan komposisi kabinet yang disebutkan Jokowi, 16 kursi menteri untuk partai politik, tidak menggambarkan seperti yang ia janjikan. (Baca: Yang Namanya Bagi-bagi Kursi, Belum Berangkat Sudah Diberikan)

"Jadi koalisi tanpa syarat dan tidak transaksional ini mana ? Tolong ditunjukkan," ujar Siti, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Siti mengatakan, Jokowi sudah terlanjur menjanjikan hal-hal yang sangat membanggakan dan memberikan harapan besar bagi masyarakat. Jika Jokowi sampai melupakan janji-janjinya, kata Siti, legitimasi rakyat kepada Jokowi akan berkurang. Rakyat akan menilai apa yang diucapkan Jokowi ternyata tidak sesuai dengan apa yang akan dia implementasikan.

"Jangan lupa, Pak Jokowi mempertaruhkan dirinya sendiri," kata Siti.

Saat ini, lanjut Siti, yang harus dilakukan Jokowi adalah memastikan kandidat calon menteri yang akan masuk dalam kabinetnya adalah orang-orang yang tepat dan kompeten di bidangnya. Jokowi harus memastikan kepada masyarakat bahwa pilihan menterinya sesuai dengan harapan rakyat.

"Orang yang harus didudukkan harus betul-betul bukan orang yang kontroversial," kata Siti.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur profesional dari partai politik, sementara 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni. Kementerian yang akan dipimpin profesional murni antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral, dan Kementerian Pertanian.
http://nasional.kompas.com/read/2014...pa.Syarat.Itu.

Menteri Rini Tetap Akan Jual Gedung Kementerian BUMN
Rabu, 17 Desember 2014 - 14:42 wib
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak memedulikan suara-suara negatif dari luar mengenai rencananya menjual gedung Kementerian BUMN. Pasalnya, rencana ini ditentang banyak kalangan, terutama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya tidak persoalkan ada berikan masukan dari luar, tapi ini ada sebab akibatnya kenapa gedung itu direncanakan untuk dijual," kata Rini di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Rini menegaskan, alasan rencana gedung tersebut dijual adalah bertujuan untuk melakukan efisiensi. "Mungkin saja untuk kementerian yang lain, kita butuh kantor yang tidak terlalu besar," kata Rini.

Rini pun menekankan agar para BUMN melakukan efisiensi. "Kalau kita pemegang sahamnya saja sulit efisiensi, bagaimana BUMN bisa mencontoh," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana akan menjual gedung Kementerian BUMN. Penjualan ini, diklaim sebagai salah satu cara melakukan efisiensi anggaran negara.

"Kita kan sedang menawarkan gedung ini, ya siapa saja yang mau beli," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno.
http://economy.okezone.com/read/2014...menterian-bumn

Jaksa Agung dari Parpol, Netizen: Dusta Jokowi Unlimited
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Preisden Joko Widodo akhirnya memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem ini dinilai tepat karena pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus

Sayangnya, pilihan tak sesuai dengan keinginan rakyat dunia maya Indonesia. Sebagian netizen mengaku kecewa bahkan merasa Jokowi ingkar janji. Sebelumnya pada akhir Oktober, dikutip dari beberapa media, Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Andi Wijajanto mengaku takkan memilih jaksa agung dari kalangan partai.

Seperti, akun @imronbiz menyatakan, "Byk yg kecewa berat dgn jaksa agung yg baru ! Tp byk yg optimis dan senang krn kasusnya aman ! #ShameOnYouJokowi". Atau, ‏@andi_2013 mengatakan, "Mengapa JKW mengangkat Jaksa Agung dari Partai Pendukung ? Krn JKW tahu nanti kabinetnya banyak bermasalah dengan hukum.@PintarPolitik"

Akun lain, ‏@RikiSenyumanis menyebut,"Nah loe....Ingkar Janji Lagi! Dulu Jokowi Jamin Jaksa Agung Bukan dari Politikus Partai". Seperti yang lain, @frans_surya, "Selamat pagi mr. President @jokowi_do2 apa kabar janji pemilihan Jaksa Agung? #menolakLupa".

Seperti halnya, ‏@Putra_AmienJ "Sambut pagi dgn janji yg diingkari..stlh memastikan BBM tdk naik di bln Nopember, kini Jaksa agung yg bkn politikus ternyata org Nasdem?". Kemudian akun lainnya. @RamaDarma08 "Dustanya sdh unlimited. LOL“@IsuTerkini99: Jaksa Agung dari PARPOL, tambah satu dusta @jokowi_do2 #SalamGigitJari"
http://nasional.republika.co.id/beri...kowi-unlimited

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/16/10222191/ICW.Hanya.Indonesia.yang.Punya.Calon.Kapolri.Tersangka.Korupsi
ICW: Hanya Indonesia yang Punya Calon Kapolri Tersangka Korupsi
JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, penunjukan calon kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi memalukan bagi Indonesia di mata dunia. Menurut Emerson, hanya Presiden Indonesia yang menunjuk seorang tersangka korupsi sebagai pemimpin lembaga penegak hukum.

"Tidak ada di negara mana pun di dunia ini selain Indonesia yang calon kapolri-nya adalah tersangka korupsi," ujar Emerson melalui siaran pers, Jumat (16/1/2015).

Emerson mengatakan, citra Pemerintah Indonesia akan rusak di mata internasional dan masyarakat Indonesia sendiri. Rakyat, kata dia, akan sulit percaya dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum di Indonesia.

"Langkah-langkah penegakan hukum atau pemberantasan korupsi sulit dipercaya jika Kapolri-nya berstatus tersangka korupsi," kata dia.

Selama ini, lanjut Emerson, tidak ada seseorang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka bisa lolos dari jerat hukum. Ia menyebutkan, 100 persen kasus korupsi yang ditangani KPK selalu berlanjut ke tahap penuntutan hingga vonis bersalah.

"Artinya apa? Sungguh memalukan jika seluruh dunia menyaksikan Kapolri diperiksa oleh KPK, menjadi terdakwa, dan duduk di pesakitan di Pengadilan Tipikor dan meringkuk di penjara sebagai koruptor," kata Emerson.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Persetujuan itu tetap diambil dalam sidang paripurna, Kamis (15/1/2015), meskipun Budi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak proses seleksi calon kepala Polri dilanjutkan setelah Budi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, sembilan fraksi lainnya berpendapat proses seleksi harus tetap dilanjutkan.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.