Bursa perebutan kursi Trunojoyo-1 telah sampai pada babak pamungkas, setelah sebelumnya hanya komisi III DPR mengesahkan Komjen Pol Budi Gunawan untuk menggantikan Jenderal sutarman yang hampir habis masa baktinya sebagai Kapolri, sesuai rapat konsultasi antara pimpinan dpr dan fraksi-fraksi, disepakati bahwa dengan mendengarkan hasil fit and proper test Komisi III, rapat paripurna menyetujui pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.

Komjen Pol Budi Gunawan yang sebelumnya diterpa isu miring terkait rekening gendut pasca penunjukan dirinya sebagai Kapolri oleh Jokowi melalui hak prerogatif presiden memang sempat mewarnai pemberitaan media massa. Terkait terbukti atau tidaknya dugaan tersebut KPK saat ini tengah melakukan penyelidikan. Namun, yang lebih menarik adalah gelagat KPK ketika memutus Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebagai intansi penegakkan hukum KPK memang mempunyai hak untuk memutus siapapun yang diduga melakukan tindak pidana terkait korupsi sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan.

Kenapa saya katakan menarik? Tidak seperti biasanya, di kasus Budi Gunawan KPK tidak buka-bukaan seperti biasanya untuk proses pemanggilan terduga dan proses penyidikan tidak dikabarkan melalui awak media. Keanehan kedua adalah Budi Gunawan seolah terburu-buru ditersangkakan oleh KPK pasca penunjukan beliau oleh Jokowi untuk menduduki jabatan kapolri.

Ada apa dengan status “tersangka” BG yang disematkan oleh KPK? Menarik!

Disebutkan bahwa persaingan SBY vs Mega dan persaingan elit Polri ada dibalik “tersangka”nya BG. Saya akan jabarkan satu per satu.

SBY vs Mega.

Sudah jadi rahasia umum bahwa SBY berseberangan dengan Megawati dan di masa pemerintahannya, SBY secara sistematis menutup semua jalur politik yang memungkinkan pengaruh Megawati di semua lini. BG yang dikenal dekat dengan Megawati sempat dijegal oleh SBY saat pencoretan namanya sebagai calon irwasum sehari sebelum pemilihan sampai pada pencoretan nama dalam bursa pemilihan kepala BNN.

Persaingan elit Polri.

Pada tahun 2010, tempo menerbitkan artikel soal rekening gendut para jenderal. Informasi tersebut diperoleh tempo dari sumber di perwira tinggi di kepolisian. Setelah kasus ini meledak di media, pihak mabes polri kemudian menindaklanjuti dengan mengadakan penyelidikan internal yang kemudian mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Arief Sulistyanto yang menyimpulkan bahwa transaksi tersebut wajar.

Melihat langkah politik SBY dalam tubuh Polri saat beliau masih menjabat sebagai RI-1 juga menarik, Sutarman menuju ‘Kursi Trunojoyo-1’ amat sangat kental akan kesan politisasi. Salah satu dugaan tersebut adalah untuk mengamankan posisi SBY, dan koleganya. dari berbagai jeratan hukum yang tengah menanti. Disinyalir ada upaya SBY untuk menjaga kepentingannya pada waktu Pemilu 2014.

Tidak hanya dekat dengan Sutarman, SBY juga ternyata dekat dengan ketua KPK saat ini, Abraham Samad. Bagaimana tidak? Sudah dua kali Samad mengamankan kepentingan SBY. Tentunya kita tidak lupa dengan sprindik Anas Urbaningrum yang akhirnya mengamankan kursi Ketum Demokrat pasca SBY lengser dari kursi RI-1. Yang kedua adalah keputusan men”tersangka”kan BG.

Hasil sidang paripurna DPR keluar dengan keputusan semua fraksi menyetujui Budi Gunawan sebagai kapolri kecuali Partai Demokrat, dan fakta bahwa BG adalah mantan ajudan Megawati. Melalui Abraham Samad SBY berupaya untuk sekali lagi menjegal langkah BG. Karena sangat tidak mungkin menghentikan calon yang sudah ditunjuk presiden melalui hak prerogatif nya untuk menduduki kursi Trunojoyo-1, kecuali apabila sang calon tersandung kasus korupsi. Maka Samad adalah pilihan tepat SBY untuk sekali lagi mencoba menjegal langkah BG.

Permintaan SBY bak gayung bersambut oleh Samad. KPK juga memiliki agenda agar kepentingannya tidak tersendat. Kita semua tahu KPK adalah satu-satunya instansi yang berdiri untuk memberantas korupsi. Tapi benarkah KPK sebagus itu? KPK lebih sibuk dengan mengkriminalisasi pejabat ketimbang mengembalikan uang Negara hasil korupsi. Oleh sebab itu penting bagi KPK agar rencana SBY mulus. Logika KPK: BG gagal Kapolri, SBY senang dan tentram, Polri lemah, KPK terus melanggeng bebas politisasi kasus-kasus korupsi.

Referensi :
1. http://m.jpnn.com/news.php?id=281868
2. http://kabar24.bisnis.com/read/20150...egawati-vs-sby