Wong Cilik atau Wong Licik Yang Gumuyu

melanjutkan pertanyaan dari Jati Diri kemarin (12/1): Apa sebenarnya ideologi PDIP? Kalau kebijakan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi memberatkan wong cilik, begitu pun langkah pertamanya dalam membentuk tim hukum. Kuat terkesan tidak nyambung dengan slogan ”memberantas korupsi” yang diteriakkan Jokowi dalam kampanye kepresidenan.

Penunjukan Jokowi atas Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri bahkan disebut mimpi buruk oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Pemberantasan korupsi bisa kehilangan momentum. Bahkan, kita pantas khawatir, semangat antikorupsi ”sang petugas partai” tinggal mimpi.

Untuk membandingkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sering dituduh macam-macam oleh oposan saat itu, tidak menghancurkan harapan pendukungnya secepat ini. Kita masih ingat, SBY setelah terpilih pada 2004 menunjuk tim hukum yang kuat saat itu, yakni Menkum HAM Hamid Awaluddin, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dan Kapolri Jenderal Sutanto.

Ketika Jokowi bilang, ”Saya seorang petarung,” tentu kita pantas berharap dia akan gigih bertarung untuk memperjuangkan slogan pemberantasan korupsi menjadi aksi nyata yang tegas, seperti yang dilakukan KPK. Yang membuat wong cilik korban korupsi bisa gumuyu (tertawa) melihat wong licik yang korup dijauhkan dari kekuasaan dan diberantas.

Pengangkatan tim hukum Jokowi jelas jauh dari memenuhi harapan itu. Bahkan, bisa disebut semacam PHP (pemberian harapan palsu). Setelah show dengan menggunakan stempel KPK dan PPATK untuk memilih menteri, kini seperti mengejeknya. Sebab, mantan Ketua PPATK Yunus Husein secara terang-terangan menyebut Budi Gunawan dapat rapor merah saat diusulkan sebagai menteri (Jawa Pos kemarin, 12/1).

Bila begitu caranya, para calon menteri yang pernah dicoret karena rapor merah dan kuning KPK-PPATK boleh menuntut bagi-bagi kursi juga. Toh, ternyata pelibatan KPK dan PPATK dulu itu cuma ”pertunjukan”, bukan cermin ideologi bersih pemerintahan Jokowi.

Selain itu, pengakuan Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan ikut menyusun visi-misi calon presiden Jokowi jelas merupakan persoalan besar. Budi bisa dianggap indisipliner karena tak mengikuti perintah undang-undang dan Kapolri bahwa Polri bersikap netral dalam pemilu serta netralitas Polri dalam pemilu harga mati.

Mestinya itu dipersoalkan oleh DPR karena sangat serius. Kalau nama ajudan presiden era pemerintahan Megawati tersebut tak layak –secara integritas dan netralitas– jadi Kapolri, kembalikan saja suratnya ke Jokowi. (*)
http://www.jawapos.com/baca/opinidet...ik-Yang-Gumuyu

==============
Kita, situ aja kali yang ketipu ama Juokodok dan maha dewa ratu megatron setelong dengan PARTAI KOBOKAN AER ini