Keputusan pemerintah mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur memanaskan hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengakui Duta Besar (Dubes) Jepang di Indonesia Tanizaki Yasuaki sempat melontarkan ancaman terkait langkah Indonesia yang membatalkan tiga proyek infrastruktur yang disponsori Jepang.

’’Dia bilang akan ada konsekuensi ekonomi dan politik untuk hubungan bilateral kedua negara,” ujar Andrinof saat ditemui di kantor presiden kemarin (14/1).

Menurut Andrinof, ancaman tersebut disampaikan secara langsung oleh Yasuaki saat bertemu dengannya. Dia menyebut, dari sekitar 20 proyek infrastruktur yang pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan untuk dikerjasamakan dengan pihak Jepang, tiga di antaranya dibatalkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). ’’Kami sudah mengkaji dan diputuskan untuk tidak dilanjutkan,’’ katanya.

Apa saja proyek itu? Andrinof hanya bersedia menyebut salah satu proyek. ’’High speed train, itu kereta api supercepat Jakarta-Surabaya,” sebutnya.

Apakah proyek lainnya adalah rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Cikarang, Jawa Barat? ’’(Proyek) yang dua lainnya nanti saja lah (saya sebutkan),” ucapnya.

Dalam kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), proyek kereta supercepat Jakarta-Surabaya berjarak sekitar 700 kilometer akan menelan biaya investasi lebih dari Rp100 triliun. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sudah menyatakan bersedia membantu transfer teknologi, termasuk pendanaannya.

Menurut Andrinof, proyek tersebut dibatalkan karena pemerintah menilai ada proyek lain yang lebih diprioritaskan. Sebab itu, pemerintah tidak akan memaksakan proyek ini terlaksana. ’’Kita kan melihat kepentingan yang lebih besar, bukan hanya memfasilitasi investor,” ujarnya.

Andrinof menyebut, salah satu konsekuensi ekonomi yang mungkin dilakukan pemerintah Jepang adalah mengurangi investasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.

Data Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, sepanjang Januari-Oktober 2014, nilai investasi langsung Jepang di Indonesia mencapai USD2 miliar atau sekitar Rp24 triliun. Sebagian besar di sektor otomotif. Nilai tersebut adalah yang terbesar kedua dibanding negara-negara lain, hanya kalah dari Singapura.

Lalu, bagaimana dengan ancaman konsekuensi politik? Andrinof menggelengkan kepala. Dia juga tidak mengerti maksud dari Dubes Jepang tersebut. ’’Saya kira dia menggertak saja. Kita tidak takut lah. Kan kita membangun untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Di tempat sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, proyek kereta supercepat Jakarta-Surabaya memang tidak masuk dalam program prioritas pemerintahan Jokowi. Namun terkait Pelabuhan Cilamaya, dia menyebut jika proyek tersebut akan dijalankan. Sebab, pelabuhan itu strategis untuk pintu ekspor-impor bagi kawasan industri Cikarang. ’’Tetapi, pemerintah tidak mau kalau bentuknya pinjaman. Jadi nanti murni swasta saja (yang mengerjakan),” katanya

Sumber

Boikot saja produk Jepang