Organda DKI Akan Surati Ahok Minta Tarif Tak Diatur Pemerintah



Jakarta - Ketua Organda DKI, Shahfruhan, merasa penetapan tarif sudah tak bisa lagi ikut standar yang ditentukan pemerintah. Dia pun mengaku akan menyurati Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta agar bisa menentukan sendiri tarif angkutan kota tanpa harus ikut batas yang diatur pemerintah.

Dia beralasan, sekarang ini pemerintah pusat kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar karena berpatokan pada harga minyak dunia yang turun drastis. Pihaknya pun merasa kesulitan lantaran tak ada lagi bantuan subdisi.

“Karena harga premium sudah ikuti harga internasional dan pemerintah tidak lagi memberikan subdisi kepada angkutan umum, maka Organda akan menyurati pemerintah supaya penetapan tarif itu tidak ikutin pemerintah,” kata Shahfruhan saat berbincang dengan detikcom, Jumat (16/`1/2015).

Menurutnya, selama puluhan tahun masyarakat teredukasi oleh kebijakan pemerintah. “Saat pengusaha angkutan umum mau menaikkan tarif karena dampak kenaikan suku cadang dan men power, pemerintah gak mau. Alasannya nanti saja saat harga BBM ada kenaikan. Jadi, masyarakat berpikir tarif angkutan umum itu paling banyak dipengaruhi BBM, padahal besarnya gak sampai 20 persen,” kata dia.

Terkait harapan Ahok agar tarif angkutan umum diturunkan, Shahfruhan menyatakan pihaknya masih dilema. Menurutnya, angkutan berbahan bakar solar seperti bus kota, serta bus non regular seperti Kopaja AC, tak mungkin bisa diturunkan tarifnya. Hal yang sama juga terjadi pada angkot seperti mikrolet.

Peluang penurunan tarif, yang paling bisa dilakukan yakni untuk angkutan taksi, itu pun jumlahnya tak signifikan. “Saya belum bisa pastikan, kalaupun bisa diturunkan khusus taksi saja, itu paling Rp 500,” pungkas Shahfruhan.

Sebelumnya, untuk solusi harga BBM yang mungkin akan turun naik ikut harga minyak dunia, pemprov DKI berniat membuat tarif atas bawah. Kadishub DKI Benjamin Bukit berujar ini adalah solusi agar pengusaha angkutan tak bolak balik menaik-turunkan tarif.

Dengan demikian, jika terjadi kenaikan tarif BBM lagi, maka tarif angkutan bisa disesuaikan dengan sendirinya. “Kita akan ikuti dia saja kalau harga BBM fluktuatif jadi kita antisipasi dengan SK Gubernur dengan tarif batas atas dan bawah, kita satu keluarkan, nanti dibahas bersama,” kata Benjamin.

source

hayo.. siapa yg bilang kmrn bbm bakal sangat mempengaruhi harga angkutan??

eniwei, sudah seharusnya angkutan umum diambil alih oleh pemerintah.
sehingga pemerintah bs mengatur subsidinya..
pengalihan subsidi bbm salah satunya ke transportasi