Jakarta - Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan menyerahkan tugas Kapolri kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Sementara Jenderal Sutarman dihentikan dengan hormat. Penundaan itu pun menuai tanggapan dari Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto.

"Akhirnya Jokowi memilih mengikuti saran SBY dan Fraksi Partai Demokrat untuk menunda pelantikan BG sebagai Kapolri. Keputusan itu adalah sikap yang tepat untuk menyelamatkan presiden, kepolisian, KPK dan negara ini," ujar Didik dalam pesan singkat, Jumat (16/1/2015).

Klaim Didik terkait Jokowi telah mengikuti saran Demokrat itu juga ditambahkan dengan kebijakan yang diambil seorang presiden haruslah mengacu pada kepentingan rakyat. Ia juga menyatakan Demokrat sebagai satu-satunya parpol yang menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri ternyata didukung pula oleh Jokowi dalam penundaan tersebut.

"Sehubungan dengan keputusan itu, tentunya KPK harus segera melakukan proses hukum terhadap BG agar segera didapatkan kepastian hukum atas apa yang disangkakan tersebut," ujar Didik.

"Demikian juga dengan keputusan tersebut, memberikan ruang dan kesempatan yang cukup bagi BG untuk fokus melakukan pembelaan atas apa yang disangkakan tersebut," tambahnya.

Didik menambahkan, setiap langkah dan keputusan politik bukan hanya didasarkan kepada suatu prosedural semata. Namun moral justice juga menjadi ukuran yang tidak boleh ditinggalkan.

"Agar keputusan politik tersebut mempunyai kemanfaatan buat bangsa dan negara. Meneguhkan dan melanjutkan budaya ketatanegaraan yang bersih dari korupsi adalah jalan yang terbaik untuk membangun Indonesia yang adil dan beradab," tutup Didik.